medcom.id, Jakarta: Hasil Pleno DPP Partai Golkar memutuskan pengembalian Setya Novanto sebagai ketua DPR. Namun, wacana ini dianggap merusak kondusifitas Lembaga Legislatif yang sudah terbangun.
"Kalau kondisi seperti sekarang, di mana lembaga-lembaga negara dituntut untuk lebih menunjukan kondusifitas, maka pergantian yang akan memancing polemik, sebaiknya dihindari," kata Sekretaris Fraksi Hanura Dadang Rusdiana kepada Metrotvnews.com, Selasa (22/11/2016).
Menurut Dadang, pergantian Novanto kepada Ade Komarudin saat itu dipicu adanya kasus yang memaksa Novanto mengundurkan diri. Belakangan, Setya diputuskan bebas dari tuduhan yang dimaksud.
"Sebenarnya Itu urusan internal Partai Golkar. Tapi tentunya sebagai anggota DPR, kita berharap tidak ada pergantian agar publik tidak menafsirkan lain terhadap lembaga ini," ucap dia.
Dadang berharap DPR fokus menjalankan tugas-tugasnya sebagaimana diamanatkan konstitusi. DPR perlu menjaga kestabilan lembaganya.
"Sebaiknya tidak ada pergantian, kecuali unsur pimpinan yang terlibat makar, boleh diganti," ucap dia.
Sebelumnya, rapat pleno DPP Partai Golkar memutuskan mengembalikan Novanto sebagai orang nomor satu di DPR. Keputusan diambil atas dasar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan seluruh gugatan uji materi atau judicial review (JR) terkait penafsiran pemufakatan jahat yang diajukan Novanto.
"Begini, ada keputusan MK dan MKD. MK jelas yang pernah dipersoalkan tidak mendasar dan tidak memiliki kekuatan hukum. Tindakan hukum saat itu batal. Dan MKD tidak pernah menghukum. Maka harkat martabat perlu dijaga dan dikembalikan, itu yang sedang dikaji DPP," tegas Ketua Harian DPP partai Golkar Nurdin Halid saat dihubungi, Senin 21 November.
Nurdin menegaskan, keputusan itu sudah bulat. Pergantian dari Ade ke Novanto diklaim tak akan menemui masalah.
"Dia (Ade) taat asas. Dia senior, bukan karbitan. Dia taat asas," tegas dia.
medcom.id, Jakarta: Hasil Pleno DPP Partai Golkar memutuskan pengembalian Setya Novanto sebagai ketua DPR. Namun, wacana ini dianggap merusak kondusifitas Lembaga Legislatif yang sudah terbangun.
"Kalau kondisi seperti sekarang, di mana lembaga-lembaga negara dituntut untuk lebih menunjukan kondusifitas, maka pergantian yang akan memancing polemik, sebaiknya dihindari," kata Sekretaris Fraksi Hanura Dadang Rusdiana kepada
Metrotvnews.com, Selasa (22/11/2016).
Menurut Dadang, pergantian Novanto kepada Ade Komarudin saat itu dipicu adanya kasus yang memaksa Novanto mengundurkan diri. Belakangan, Setya diputuskan bebas dari tuduhan yang dimaksud.
"Sebenarnya Itu urusan internal Partai Golkar. Tapi tentunya sebagai anggota DPR, kita berharap tidak ada pergantian agar publik tidak menafsirkan lain terhadap lembaga ini," ucap dia.
Dadang berharap DPR fokus menjalankan tugas-tugasnya sebagaimana diamanatkan konstitusi. DPR perlu menjaga kestabilan lembaganya.
"Sebaiknya tidak ada pergantian, kecuali unsur pimpinan yang terlibat makar, boleh diganti," ucap dia.
Sebelumnya, rapat pleno DPP Partai Golkar memutuskan mengembalikan Novanto sebagai orang nomor satu di DPR. Keputusan diambil atas dasar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan seluruh gugatan uji materi atau judicial review (JR) terkait penafsiran pemufakatan jahat yang diajukan Novanto.
"Begini, ada keputusan MK dan MKD. MK jelas yang pernah dipersoalkan tidak mendasar dan tidak memiliki kekuatan hukum. Tindakan hukum saat itu batal. Dan MKD tidak pernah menghukum. Maka harkat martabat perlu dijaga dan dikembalikan, itu yang sedang dikaji DPP," tegas Ketua Harian DPP partai Golkar Nurdin Halid saat dihubungi, Senin 21 November.
Nurdin menegaskan, keputusan itu sudah bulat. Pergantian dari Ade ke Novanto diklaim tak akan menemui masalah.
"Dia (Ade) taat asas. Dia senior, bukan karbitan. Dia taat asas," tegas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OJE)
