Jakarta: Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengatakan Komisi III berpeluang besar membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut tuntas kasus transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Khususnya, bila informasi itu tak kunjung menemukan titik terang.
"Maka jika hari ini tidak selesai dan tidak sampai titik temu, maka kita akan menggunakan hak DPR untuk pansus langsung dan kita kan ungkapin langsung Kalau akhirnya tidak ada kesepakanan," kata Sahroni di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 29 Maret 2023.
Sahroni juga menanggapi adanya kemungkinan lembaga negara terkait berpotensi melanggar etik, seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Namun, DPR dan publik diajak fokus pengungkapan kebenaran terlebih dahuku.
"Presiden kan meminta membuka semuanya. Ini masalah tepat atau enggak ini kan udah jadi masalah keterbukaan publik, mau enggak mau kita harus terbuka semuanya, semua dipastikan terbuka," tegas dia.
Komisi III DPR melakukan rapat kerja dengan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. Rapat terkait informasi transaksi mencurigakan mencapai Rp349 triliun. (MGN/Jose Nicol)
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id.
Jakarta: Wakil Ketua Komisi III
DPR Ahmad Sahroni mengatakan Komisi III berpeluang besar membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut tuntas kasus transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Khususnya, bila informasi itu tak kunjung menemukan titik terang.
"Maka jika hari ini tidak selesai dan tidak sampai titik temu, maka kita akan menggunakan hak DPR untuk pansus langsung dan kita kan ungkapin langsung Kalau akhirnya tidak ada kesepakanan," kata Sahroni di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 29 Maret 2023.
Sahroni juga menanggapi adanya kemungkinan lembaga negara terkait berpotensi melanggar etik, seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (
PPATK). Namun, DPR dan publik diajak fokus pengungkapan kebenaran terlebih dahuku.
"Presiden kan meminta membuka semuanya. Ini masalah tepat atau enggak ini kan udah jadi masalah keterbukaan publik, mau enggak mau kita harus terbuka semuanya, semua dipastikan terbuka," tegas dia.
Komisi III DPR melakukan rapat kerja dengan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam)
Mahfud MD dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. Rapat terkait informasi transaksi mencurigakan mencapai Rp349 triliun.
(MGN/Jose Nicol)
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
