Jakarta: DPR meminta pemerintah segera mengambil langkah tegas terhadap dugaan penyanderaan pilot dan penumpang maskapai Susi Air. Lembaga legislatif itu menilai tak ada lagi toleransi terhadap berbagai tindakan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata (KKB) tersebut.
"Saya pikir toleransi kita sudah cukup, kita harus ambil langkah tegas," kata Wakil Ketua DPR Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 8 Februari 2023.
Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu menyampaikan DPR mengutuk keras aksi penyanderaan dan pembakaran pesawat Susi Air tersebut. Salah satu lembaga tinggi negara itu menilai aksi yang dilakukan tidak berperikemanusiaan.
"Ya sekali lagi memang Papua ini memperihatinkan dan kita mengutuk keras cara-cara yang tidak berperikemanusiaan," ungkap dia.
Dia memastikan DPR akan mendukung langkah yang diambil pemerintah dan aparat keamanan. Penegakan hukum harus ditegakkan.
"Parlemen dalam hal ini DPR RI ini mendukung penuh upaya-upaya pemerintah dan aparat penegak untuk menegakkan hukum di Papua," ujar dia.
Jakarta: DPR meminta pemerintah segera mengambil langkah tegas terhadap dugaan penyanderaan pilot dan penumpang maskapai Susi Air. Lembaga legislatif itu menilai tak ada lagi toleransi terhadap berbagai tindakan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata (
KKB) tersebut.
"Saya pikir toleransi kita sudah cukup, kita harus ambil langkah tegas," kata Wakil Ketua DPR Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 8 Februari 2023.
Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu menyampaikan DPR mengutuk keras aksi penyanderaan dan pembakaran pesawat
Susi Air tersebut. Salah satu lembaga tinggi negara itu menilai aksi yang dilakukan tidak berperikemanusiaan.
"Ya sekali lagi memang Papua ini memperihatinkan dan kita mengutuk keras cara-cara yang tidak berperikemanusiaan," ungkap dia.
Dia memastikan DPR akan mendukung langkah yang diambil pemerintah dan aparat keamanan. Penegakan hukum harus ditegakkan.
"Parlemen dalam hal ini
DPR RI ini mendukung penuh upaya-upaya pemerintah dan aparat penegak untuk menegakkan hukum di Papua," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)