Jakarta: Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta isu masuknya ribuan tenaga kerja asing bisa dinilai secara objektif. Artinya, antara pemerintah dan pengkritik bisa membuktikan langsung di lapangan.
Saleh mengatakan yang terjadi justru saat ini simpang siur informasi mengenai keberadaan eksodus masuknya tenaga kerja asing terutama asal Tiongkok. Pemerintah dan pengkritik saling klaim keberadaan mereka.
“Soal TKA, hendaknya tidak berhenti pada klaim pemerintah atau klaim pengeritiknya. Tetapi bisa dilanjutkan pada pengawasan dan pembuktian di lapangan. Itu bisa dilakukan oleh banyak pihak, termasuk masyarakat luas," kata Saleh saat dihubungi wartawan, Senin 30 April 2018.
Seharusnya, bertepatan dengan Hari Buruh yang jatuh esok 1 Mei dijadikan momentum refleksi keberadaan TKA di Indonesia. Keberadaan TKA telah menjadi bola panas dan isu liar mengundang perdebatan dan saling sengketa.
"Apalagi, isu ini dikaitkan dengan hilangnya ketersediaan lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja lokal," ujarnya.
Baca: Publik Diminta tak Mengkhawatirkan Tenaga Kerja Asing
Pemerintah diminta meningkatkan kesejahteraan buruh. Tentunya diambil jalan tengah agar peningkatan kesejahteraan buruh ini tak berdampak pada iklim usaha dan investasi.
"Pemerintah diharapkan dapat berpihak pada buruh selama tidak mendatangkan kerugian besar bagi pengusaha," pungkasnya.
Isu banyaknya TKA mendominasi kesempatan kerja ramai diperbincangkan setelah Presiden Joko Widodo menandatangani Perpres Nomor 20 Tahun 2018, tentang Penggunaan TKA. Dalam aturan ini disebutkan penggunaan TKA dilakukan pemberi kerja dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu. Ini dilakukan dengan memerhatikan kondisi pasar tenaga kerja dalam negeri.
Jakarta: Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta isu masuknya ribuan tenaga kerja asing bisa dinilai secara objektif. Artinya, antara pemerintah dan pengkritik bisa membuktikan langsung di lapangan.
Saleh mengatakan yang terjadi justru saat ini simpang siur informasi mengenai keberadaan eksodus masuknya tenaga kerja asing terutama asal Tiongkok. Pemerintah dan pengkritik saling klaim keberadaan mereka.
“Soal TKA, hendaknya tidak berhenti pada klaim pemerintah atau klaim pengeritiknya. Tetapi bisa dilanjutkan pada pengawasan dan pembuktian di lapangan. Itu bisa dilakukan oleh banyak pihak, termasuk masyarakat luas," kata Saleh saat dihubungi wartawan, Senin 30 April 2018.
Seharusnya, bertepatan dengan Hari Buruh yang jatuh esok 1 Mei dijadikan momentum refleksi keberadaan TKA di Indonesia. Keberadaan TKA telah menjadi bola panas dan isu liar mengundang perdebatan dan saling sengketa.
"Apalagi, isu ini dikaitkan dengan hilangnya ketersediaan lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja lokal," ujarnya.
Baca: Publik Diminta tak Mengkhawatirkan Tenaga Kerja Asing
Pemerintah diminta meningkatkan kesejahteraan buruh. Tentunya diambil jalan tengah agar peningkatan kesejahteraan buruh ini tak berdampak pada iklim usaha dan investasi.
"Pemerintah diharapkan dapat berpihak pada buruh selama tidak mendatangkan kerugian besar bagi pengusaha," pungkasnya.
Isu banyaknya TKA mendominasi kesempatan kerja ramai diperbincangkan setelah Presiden Joko Widodo menandatangani Perpres Nomor 20 Tahun 2018, tentang Penggunaan TKA. Dalam aturan ini disebutkan penggunaan TKA dilakukan pemberi kerja dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu. Ini dilakukan dengan memerhatikan kondisi pasar tenaga kerja dalam negeri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(YDH)
