Jakarta: Subsidi bahan bakar minyak (BBM) selama ini dinilai tak sesuai prinsip keadilan karena tak tepat sasaran. Pengalihan subsidi ke bantuan langsung tunai (BLT) BBM didukung lantaran mempertajam akurasi distribusi bantuan pada masyarakat tak mampu.
"Konsumsi BBM didominasi oleh masyarakat mampu, di mana 80 persen pertalite dan 95 persen solar dikonsumsi kelompok masyarakat mampu, sehingga tidak sesuai prinsip distribusi dan keadilan," kata Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Berly Martawardaya dikutip dari Antara, Rabu, 7 September 2022.
Dia mendukung pengalihan subsidi melalui BLT BBM 2022. Meski, data perlu diperbarui karena masih menggunakan hasil sensus terbatas nasional pada 2015. Pemerintah, kata dia, perlu mengevaluasi data itu secara akurat untuk diumumkan ke publik.
"BLT adalah pelampung bagi warga yang miskin dan rentan dalam kapal ekonomi Indonesia yang sedang menghadapi badai sehingga tetap mengapung dan tidak terbenam sehingga perlu tepat sasaran," ujar Berly.
Di sisi lain, dia menyebut realokasi subsidi BBM meningkatkan inflasi, sehingga menaikkan harga sembako dan makanan. Pemerintah diminta menghitung kenaikan biaya jasa angkut atau transportasi publik, supaya tidak menyebabkan kenaikan biaya operasi terlalu tinggi.
Termasuk, kata dia, memformulasikan ulang kenaikan Upah minimum Regional (UMP) di Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021. Hal tersebut mesti dilakukan melindungi daya beli pekerja.
"Nelayan yang dalam proses mencari ikan menggunakan solar perlu perlindungan dan bantuan khusus, sehingga tidak kehilangan mata pencariannya," kata dia.
Berly meminta pemerintah menjadikan realokasi subsidi BBM sebagai bagian kebijakan sistematis menuju ekonomi hijau. Diharapkan ada kebijakan baru dengan meningkatkan insentif untuk energi terbarukan, termasuk perbaikan transportasi publik di wilayah urban.
Selain itu, dia juga meminta penetapan kerja dan kuliah dari rumah setidaknya 40 persen atau dua hari seminggu. Hal tersebut untuk mengurangi penggunaan BBM dan emisi karbon dalam jangka menengah.
Jakarta: Subsidi bahan bakar minyak (BBM) selama ini dinilai tak sesuai prinsip keadilan karena tak tepat sasaran. Pengalihan subsidi ke bantuan langsung tunai (
BLT) BBM didukung lantaran mempertajam akurasi distribusi bantuan pada masyarakat tak mampu.
"Konsumsi
BBM didominasi oleh masyarakat mampu, di mana 80 persen pertalite dan 95 persen solar dikonsumsi kelompok masyarakat mampu, sehingga tidak sesuai prinsip distribusi dan keadilan," kata Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Berly Martawardaya dikutip dari
Antara, Rabu, 7 September 2022.
Dia mendukung pengalihan subsidi melalui BLT BBM 2022. Meski, data perlu diperbarui karena masih menggunakan hasil sensus terbatas nasional pada 2015. Pemerintah, kata dia, perlu mengevaluasi data itu secara akurat untuk diumumkan ke publik.
"BLT adalah pelampung bagi warga yang miskin dan rentan dalam kapal ekonomi Indonesia yang sedang menghadapi badai sehingga tetap mengapung dan tidak terbenam sehingga perlu tepat sasaran," ujar Berly.
Di sisi lain, dia menyebut realokasi
subsidi BBM meningkatkan inflasi, sehingga menaikkan harga sembako dan makanan. Pemerintah diminta menghitung kenaikan biaya jasa angkut atau transportasi publik, supaya tidak menyebabkan kenaikan biaya operasi terlalu tinggi.
Termasuk, kata dia, memformulasikan ulang kenaikan Upah minimum Regional (UMP) di Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021. Hal tersebut mesti dilakukan melindungi daya beli pekerja.
"Nelayan yang dalam proses mencari ikan menggunakan solar perlu perlindungan dan bantuan khusus, sehingga tidak kehilangan mata pencariannya," kata dia.
Berly meminta pemerintah menjadikan realokasi subsidi BBM sebagai bagian kebijakan sistematis menuju ekonomi hijau. Diharapkan ada kebijakan baru dengan meningkatkan insentif untuk energi terbarukan, termasuk perbaikan transportasi publik di wilayah urban.
Selain itu, dia juga meminta penetapan kerja dan kuliah dari rumah setidaknya 40 persen atau dua hari seminggu. Hal tersebut untuk mengurangi penggunaan BBM dan emisi karbon dalam jangka menengah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
