PPP Tetap Berkoalisi dengan KIB

Jakarta: Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi memastikan sikap partainya terhadap Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) tidak bakal berubah. PPP telah berkomunikasi dengan Golkar dan PAN bahwa tidak mengubah sikap soal koalisi Pemilu 2024 meski ada konflik pemberhentian ketua umum. "Beberapa petinggi partai baik Golkar maupun PAN sudah komunikasi dengan partai kami. Jadi bahwa ini tidak ubah konstelasi perkoalisian," ujar Awiek sapaan akrabnya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 9 September 2022.  Awiek mengatakan, KIB tetap akan solid. Pemberhentian ketua umum di internal PPP tidak akan mengganggu konsolidasi yang telah dilakukan bersama KIB. "Tetep KIB tetep solid, entah ketumnya tetep atau pergantian ketum ya PPP tetep bersama KIB," kata Awiek. Baca: Suharso Tolak Diberhentikan Sebagai Ketum PPP Sementara itu, Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono juga merupakan koordinator PPP di KIB. Sehingga koalisi ini akan terus berlanjut. "Sepanjang pengetahuan kami dengan KIB tidak ada masalah. Karena Pak Mardiono juga kan koordinator koalisi dari PPP," kata Awiek. Sebelumnya, Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Mardiono resmi ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP. Mardiono menggantikan posisi Suharso Monoarfa.   "Saya menerima amanah yang diputuskan dalam rapat pengurus harian untuk mengisi jabatan Plt Ketua Umum PPP. Atas dukungan dan doa para kiai yang ada di majelis ini, bismillah saya akan bekerja keras agar PPP bisa bangkit di Pemilu 2024," kata Mardiono dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Senin, 5 September 2022.   Mardiono dipilih melalui Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) dengan tajuk "Konsolidasi dan Sukses Pemilu 2024". Mukernas tersebut dihadiri ketua dan sekretaris dari 27 DPW PPP se-Indonesia. Ketua Majelis Syariah PPP Mustofa Aqil Siradj mengatakan keputusan itu diambil atas usulan berbagai pihak. Dia berharap keputusan itu bisa bermanfaat untuk partai.   "Kami tidak bisa menahan gejolak protes, suara, dan usulan dari berbagai pihak. Tidak kurang dari 10 kali pertemuan kami adakan untuk menanggapi gejolak ini. Keputusan ini semata-mata merespon kiai dan berbagai pihak," jelas Aqil.