Jakarta: Sikap PDI Perjuangan (PDIP) menolak penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 patut dicontoh semua pihak. Wacana penundaan pemilu yang digulirkan dinilai mengada-ada dan terkesan dibuat-buat.
"Kalau menurut saya itu wacana yang mengada-ada. Itu wacana penbegalan terhadap konstitusi dan demokrasi," kata pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin saat dihubungi wartawan, Selasa, 1 Maret 2022.
Ujang menilai alasan penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden bukan aspirasi rakyat. Apalagi, kata dia, faktor ekonomi atau bencana menjadi dalil pemilu atau masa jabatan presiden diperpanjang.
"Semua alasan itu hanya mencari pembenaran saja. Sesungguhnya kita tidak perlu menunda pemilu. Bukan hanya karena bertentangan dengan konstitusi, tetapi juga bertentangan dengan kehendak rakyat kebanyakan," kata dia.
Ujang mengingatkan pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu sudah merilis hari pencoblosan, yakni 14 Februari 2024. Tahapan-tahapan dari pemilu segera dilaksanakan oleh KPU.
"Jadi sesungguhnya ucapan penundaan pemilu itu merugikan dirinya dan merugikan bangsa ini," ujarnya.
Ujang kembali menegaskan wacana perpanjangan masa jabatan presiden akan menghancurkan kehidupan berdemokrasi. Sebab, dalam konstitusi diatur jelas hak sebagai presiden dibatasi hanya dua periode.
Baca: NasDem Tolak Usulan Penundaan Pemilu 2024, Surya Paloh: Kita Taat Konstitusi
Dia mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tidak terjebak wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan. Ujang khawatir perpanjangan masa jabatan presiden nantinya malah digugat rakyat.
"Saya membacanya ada dua kemungkinan. Kelompok yang ingin memperpanjang masa jabatan dan ada yang tidak," ucapnya.
Di sisi lain, Ujang menyambut baik PDIP. Menurut dia, sebagai partai pengusung Jokowi, PDIP justru menolak perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu.
"Saya salut dengan PDIP. Mereka konsisten. Saya baru pertama kali mengatakan salut kepada PDIP selama dalam pemerintahan ini," tegasnya.
Ujang menilai sikap PDIP itu konsisten menjaga demokrasi dan konstitusi di Indonesia. Langkah PDIP seharusnya diikuti partai politik lainnya.
"PDIP konsisten menjaga Demokrasi, konsisten menjaga konstitusi dan menjaga bangsa ini dalam konteks mereka tidak mau mengamandemen atau memundurkan pemilu," tegas dia.
Jakarta: Sikap PDI Perjuangan (PDIP) menolak penundaan Pemilihan Umum
(Pemilu) 2024 patut dicontoh semua pihak. Wacana penundaan
pemilu yang digulirkan dinilai mengada-ada dan terkesan dibuat-buat.
"Kalau menurut saya itu wacana yang mengada-ada. Itu wacana penbegalan terhadap konstitusi dan demokrasi," kata pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin saat dihubungi wartawan, Selasa, 1 Maret 2022.
Ujang menilai alasan
penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden bukan aspirasi rakyat. Apalagi, kata dia, faktor ekonomi atau bencana menjadi dalil pemilu atau masa jabatan presiden diperpanjang.
"Semua alasan itu hanya mencari pembenaran saja. Sesungguhnya kita tidak perlu menunda pemilu. Bukan hanya karena bertentangan dengan konstitusi, tetapi juga bertentangan dengan kehendak rakyat kebanyakan," kata dia.
Ujang mengingatkan pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu sudah merilis hari pencoblosan, yakni 14 Februari 2024. Tahapan-tahapan dari pemilu segera dilaksanakan oleh KPU.
"Jadi sesungguhnya ucapan penundaan pemilu itu merugikan dirinya dan merugikan bangsa ini," ujarnya.
Ujang kembali menegaskan wacana perpanjangan masa jabatan presiden akan menghancurkan kehidupan berdemokrasi. Sebab, dalam konstitusi diatur jelas hak sebagai presiden dibatasi hanya dua periode.
Baca:
NasDem Tolak Usulan Penundaan Pemilu 2024, Surya Paloh: Kita Taat Konstitusi
Dia mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tidak terjebak wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan. Ujang khawatir perpanjangan masa jabatan presiden nantinya malah digugat rakyat.
"Saya membacanya ada dua kemungkinan. Kelompok yang ingin memperpanjang masa jabatan dan ada yang tidak," ucapnya.
Di sisi lain, Ujang menyambut baik PDIP. Menurut dia, sebagai partai pengusung Jokowi, PDIP justru menolak perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu.
"Saya salut dengan PDIP. Mereka konsisten. Saya baru pertama kali mengatakan salut kepada PDIP selama dalam pemerintahan ini," tegasnya.
Ujang menilai sikap PDIP itu konsisten menjaga demokrasi dan konstitusi di Indonesia. Langkah PDIP seharusnya diikuti partai politik lainnya.
"PDIP konsisten menjaga Demokrasi, konsisten menjaga konstitusi dan menjaga bangsa ini dalam konteks mereka tidak mau mengamandemen atau memundurkan pemilu," tegas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(JMS)
