Komisi I Belum Tahu Ada Surat Pergantian Kepala BIN

medcom.id, Jakarta: Santer kabar Presiden Jokowi akan mengganti Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letjen (Purn) Sutiyoso. Bahkan surat pergantian tersebut informasinya sudah berada di meja Pimpinan DPR RI. Namun Komisi I DPR belum mendapatkan informasi resmi mengenai surat pergantian BIN tersebut. "Jadi sampai hari ini kami belum dapat informasi. Saya tidak tahu apakah nanti dalam paripurna ini akan ada dibacakan surat tersebut," kata Wakil Ketua Komisi I Tubagus Hasanuddin di Kompleks DPR RI, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Selasa (23/8/2016). Wakapolri Komjen Pol Budi Gunawan (kiri) berjalan keluar usai melakukan pertemuan tertutup dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (30/9/2015). Foto: Antara/Yudhi Mahatma Menurut Hasanuddin, jika surat itu ada dan dibacakan dalam paripurna, Komisi I segera menindaklanjuti dengan menggelar uji kelayakan dan kepatutan. DPR akan memberikan pertimbangan kepada Presiden Jokowi atas nama yang dicalonkan. "Andaikan ada nanti dalam waktu segera kami melaksanakan uji kelayakan dan memberikan pertimbangan, bukan persetujuan ya. Tapi memberikan pertimbangan sesuai Undang-undang yang berlaku kepada bapak Presiden melalui Ketua DPR RI," jelas dia. (Baca juga: IPW Sebut Budi Gunawan bakal Jadi Kepala BIN) Beredar informasi Wakapolri Komjen Budi Gunawan akan menjadi calon tunggal Kepala BIN menggantikan Sutiyoso. Namun, Hasanuddin mengaku belum mengetahui pasti siapa nama yang bakal diajukan Presiden. "Saya belum dapat informasi apakah di situ beliau atau yang lain, tetapi siapapun kami akan melakukan uji kelayakan dan nanti hasilnya kami berikan pertimbangan pertimbangan kepada beliau," kata dia. (Baca juga: Pergantian Kepala BIN Sutiyoso ke BG Disebut Isu) Sebelumnya, beredar informasi Pimpinan DPR akan mengumumkan surat Presiden Jokowi kepada DPR terkait pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) dalam rapat paripurna, Selasa 23 Agustus. Surat tersebut disebut-sebut sudah dikirim oleh pihak Istana melalui Menteri Sekretaris Negara pada Jumat 19 Agustus, sekira pukul 14.00 WIB.