medcom.id Jakarta: Skandal `Panama Papers` tak hanya mencantumkan nama pengusaha. Bisa jadi pula ada nama pejabat dalam Kabinet Kerja yang ikut terseret.
"Skandal Panama Papers yang melibatkan begitu banyak WNI, apalagi yang pernah maupun sedang menjabat seharusnya menjadi perhatian Presiden Joko Widodo. Apalagi nama-nama itu diketahui pasti ada di dalan kabinet," kata pengamat hukum tata negara Yusril Izha Mahendra dalam pesan singkat kepada Metrotvnews.com, Selasa (12/4/2016).
Dia berharap, Presiden mampu menjaga wibawa diri dan kabinetnya. Salah satu jalannya adalah merombak kabinet. Kabinet harus bersih dari para pengemplang pajak. "Mereka yang diduga kuat menyembunyikan harta kekayaan di luar negeri untuk menghindari pajak di dalam negeri memang tidak pantas berada dalam kabinet," ujar Yusril.
Menurut dia, pembersihan sejalan dengan komitmen pemerintah yang hendak mengusut nama-nama yang tertuang dalam dokumen Panama Papers. Di beberapa negara Eropa, ada pejabat yang langsung mengundurkan diri ketika namanya diumumkan ada di dalam Panama Papers.
"Pengusutan terhadap mereka yang namanya tercantum dalam Panama Papers seyogianya tidak berhenti mereka saja, tetapi juga orang-orang yang menjadi kerabat dekat, yang diduga telah digunakan oleh pejabat untuk menyembunyikan kekayaannya di luar negeri," paparnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memastikan ada 79 persen kecocokan data warga Indonesia yang disebutkan dalam Panama Papers. Nama-nama itu pas dengan data yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak.
Dokumen berukuran besar bocor dari Firma Hukum Mossack Fonseca di Panama. Firma hukum ini memiliki lebih dari 35 cabang di seluruh dunia.
Dalam data itu, terlihat bagaimana politikus, pejabat publik, pemimpin negara, dan pengusaha mengelola uang mereka dengan membuat perusahaan bayangan (offshore). Firma Mossack Fonseca memfasilitasi pembuatan dan pengelolaan perusahaan itu di beberapa negara surga pajak di dunia.
Dokumen yang dikenal dengan Panama Papers ini diketahui juga mencatat beberapa nama pengusaha asal Indonesia.
Ribuan nama pengusaha dan pejabat publik asal Indonesia juga muncul dalam investigasi perputaran uang perusahaan bayangan yang dilakukan International Consortium Investigative Journalists. Setidaknya, ada sembilan keluarga terkaya Indonesia yang tercatat memiliki lebih dari 190 perusahaan bayangan di beberapa negara surga pajak.
medcom.id Jakarta: Skandal `Panama Papers` tak hanya mencantumkan nama pengusaha. Bisa jadi pula ada nama pejabat dalam Kabinet Kerja yang ikut terseret.
"Skandal Panama Papers yang melibatkan begitu banyak WNI, apalagi yang pernah maupun sedang menjabat seharusnya menjadi perhatian Presiden Joko Widodo. Apalagi nama-nama itu diketahui pasti ada di dalan kabinet," kata pengamat hukum tata negara Yusril Izha Mahendra dalam pesan singkat kepada
Metrotvnews.com, Selasa (12/4/2016).
Dia berharap, Presiden mampu menjaga wibawa diri dan kabinetnya. Salah satu jalannya adalah merombak kabinet. Kabinet harus bersih dari para pengemplang pajak. "Mereka yang diduga kuat menyembunyikan harta kekayaan di luar negeri untuk menghindari pajak di dalam negeri memang tidak pantas berada dalam kabinet," ujar Yusril.
Menurut dia, pembersihan sejalan dengan komitmen pemerintah yang hendak mengusut nama-nama yang tertuang dalam dokumen Panama Papers. Di beberapa negara Eropa, ada pejabat yang langsung mengundurkan diri ketika namanya diumumkan ada di dalam Panama Papers.
"Pengusutan terhadap mereka yang namanya tercantum dalam Panama Papers seyogianya tidak berhenti mereka saja, tetapi juga orang-orang yang menjadi kerabat dekat, yang diduga telah digunakan oleh pejabat untuk menyembunyikan kekayaannya di luar negeri," paparnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memastikan ada 79 persen kecocokan data warga Indonesia yang disebutkan dalam Panama Papers. Nama-nama itu pas dengan data yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak.
Dokumen berukuran besar bocor dari Firma Hukum Mossack Fonseca di Panama. Firma hukum ini memiliki lebih dari 35 cabang di seluruh dunia.
Dalam data itu, terlihat bagaimana politikus, pejabat publik, pemimpin negara, dan pengusaha mengelola uang mereka dengan membuat perusahaan bayangan (offshore). Firma Mossack Fonseca memfasilitasi pembuatan dan pengelolaan perusahaan itu di beberapa negara surga pajak di dunia.
Dokumen yang dikenal dengan Panama Papers ini diketahui juga mencatat beberapa nama pengusaha asal Indonesia.
Ribuan nama pengusaha dan pejabat publik asal Indonesia juga muncul dalam investigasi perputaran uang perusahaan bayangan yang dilakukan International Consortium Investigative Journalists. Setidaknya, ada sembilan keluarga terkaya Indonesia yang tercatat memiliki lebih dari 190 perusahaan bayangan di beberapa negara surga pajak.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
