medcom.id, Jakarta: Nama-nama calon Kapolri baru kembali menyeruak, setelah beredar kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) batal melantik Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri definitif. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPP Gerindra Fadli Zon menilai siapapun yang dipilih sebagai merupakan hak prerogratif Presiden.
"Itu hak prerogatif Presiden," kata Fadli Zon di Gedung DPP Partai Gerindra, Ragunan, Jakarta Selatan, Jumat (6/2/2015).
Menurut dia, Gerindra tidak akan mengambil sikap selama Presiden belum memutuskan Kapolri definitif. "Kita tunggu keputusan Presiden. Tidak mau kita ikut campur," ujar dia.
Namun, wakil ketua DPR RI ini berharap Presiden Joko Widodo dapat secepatnya mengambil keputusan memilih Kapolri definitif. "Kalau terlalu lambat tidak bagus. Tapi, tidak ada batasan waktu (dari DPR menetapkan Kapolri)," tandas dia.
Sebelumnya diberitakan, Ketua Tim Independen Buya Syafii Maarif membenarkan Presiden Jokowi mengurungkan niatnya melantik calon Kapolri tunggal Komjen Budi Gunawan. Bahkan pihak Istana mengatakan Jokowi telah berkali-kali meminta Budi Gunawan untuk mundur dari pencaonan Kapolri.
Komjen Budi Gunawan ditetapkan sebagai calon tunggal Kapolri oleh Presiden Jokowi. Tak lama kemudian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkannya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Status tersangka yang menjerat BG tak membuat dia terganjal di Dewan Perwakilan Rakyat. Hasil uji kelayakan di DPR meloloskan BG. DPR pun menyerahkan pelantikan BG kepada Presiden Jokowi.
medcom.id, Jakarta: Nama-nama calon Kapolri baru kembali menyeruak, setelah beredar kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) batal melantik Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri definitif. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPP Gerindra Fadli Zon menilai siapapun yang dipilih sebagai merupakan hak prerogratif Presiden.
"Itu hak prerogatif Presiden," kata Fadli Zon di Gedung DPP Partai Gerindra, Ragunan, Jakarta Selatan, Jumat (6/2/2015).
Menurut dia, Gerindra tidak akan mengambil sikap selama Presiden belum memutuskan Kapolri definitif. "Kita tunggu keputusan Presiden. Tidak mau kita ikut campur," ujar dia.
Namun, wakil ketua DPR RI ini berharap Presiden Joko Widodo dapat secepatnya mengambil keputusan memilih Kapolri definitif. "Kalau terlalu lambat tidak bagus. Tapi, tidak ada batasan waktu (dari DPR menetapkan Kapolri)," tandas dia.
Sebelumnya diberitakan, Ketua Tim Independen Buya Syafii Maarif membenarkan Presiden Jokowi mengurungkan niatnya melantik calon Kapolri tunggal Komjen Budi Gunawan. Bahkan pihak Istana mengatakan Jokowi telah berkali-kali meminta Budi Gunawan untuk mundur dari pencaonan Kapolri.
Komjen Budi Gunawan ditetapkan sebagai calon tunggal Kapolri oleh Presiden Jokowi. Tak lama kemudian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkannya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Status tersangka yang menjerat BG tak membuat dia terganjal di Dewan Perwakilan Rakyat. Hasil uji kelayakan di DPR meloloskan BG. DPR pun menyerahkan pelantikan BG kepada Presiden Jokowi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
