medcom.id, Jakarta: Imparsial menolak pencalonan tunggal Letjen Purn TNI Sutiyoso untuk mengisi posisi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Pencalonan itu dapat memicu kegaduhan publik.
"Sutiyoso diduga kuat memiliki catatan buruk di bidang HAM, jelas tidak layak dan tidak pantas dicalonkan dan dipilih presiden," kata Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarti di kantor Imparsial, Jalan Tebet Utara II C Nomor 25, Jakarta Selatan, Kamis (11/6/2015).
Poengky menjelaskan, Presiden tidak cermat mengajukan calon. Sebab, banyak ukuran-ukuran objektif yang diabaikan. Pemilihan kepala BIN tak hanya dilihat dari kompentensi semata, tetap juga <i>track record</i> yang baik.
"Saat Sutiyoso menjadi Pangdam Jaya, terjadi kasus penyerangan kantor DPP PDIP di Jakarta yang dikenal dengan peristiwa 27 Juli. Diduga kuat terdapat pelanggaran HAM dalam peristiwa itu," terang dia.
Namun, Presiden tidak melihat masalah ini. Imparsial tidak melihat komitmen Jokowi tentang penuntasan pelanggaran HAM yang digaungkan saat kampanye beberapa waktu lalu.
"Sutiyoso sebagai kepala BIN yang berasal dari partai politik akan menjadikan BIN sebagai lembaga politis. Harusnya Presiden mampu menghindari potensi politisasi lembaga ini," sesal dia.
Poengky sadar, penunjukan kepala BIN hak prerogatif presiden. Namun, Jokowi dituntut untuk memperhatikan pertimbangan dan pandangan publik terkait calon yang diajukan ke DPR. Pihaknya meminta DPR untuk mendesak Jokowi mengajukan calon yang baru.
medcom.id, Jakarta: Imparsial menolak pencalonan tunggal Letjen Purn TNI Sutiyoso untuk mengisi posisi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Pencalonan itu dapat memicu kegaduhan publik.
"Sutiyoso diduga kuat memiliki catatan buruk di bidang HAM, jelas tidak layak dan tidak pantas dicalonkan dan dipilih presiden," kata Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarti di kantor Imparsial, Jalan Tebet Utara II C Nomor 25, Jakarta Selatan, Kamis (11/6/2015).
Poengky menjelaskan, Presiden tidak cermat mengajukan calon. Sebab, banyak ukuran-ukuran objektif yang diabaikan. Pemilihan kepala BIN tak hanya dilihat dari kompentensi semata, tetap juga
track record yang baik.
"Saat Sutiyoso menjadi Pangdam Jaya, terjadi kasus penyerangan kantor DPP PDIP di Jakarta yang dikenal dengan peristiwa 27 Juli. Diduga kuat terdapat pelanggaran HAM dalam peristiwa itu," terang dia.
Namun, Presiden tidak melihat masalah ini. Imparsial tidak melihat komitmen Jokowi tentang penuntasan pelanggaran HAM yang digaungkan saat kampanye beberapa waktu lalu.
"Sutiyoso sebagai kepala BIN yang berasal dari partai politik akan menjadikan BIN sebagai lembaga politis. Harusnya Presiden mampu menghindari potensi politisasi lembaga ini," sesal dia.
Poengky sadar, penunjukan kepala BIN hak prerogatif presiden. Namun, Jokowi dituntut untuk memperhatikan pertimbangan dan pandangan publik terkait calon yang diajukan ke DPR. Pihaknya meminta DPR untuk mendesak Jokowi mengajukan calon yang baru.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
