"Dengan pimpinan, dengan ketua DPRD kita sudah sepakat ya, bahwa Rp12,1 triliun sama sekali tidak dimasukkan (ke APBD)," ungkap Ahok kepada pewarta Jumat (20/3/2015).
Dipaparkan Ahok, kelebihan uang anggaran itu akan dialihkan untuk biaya upah pekerjaan yang berskala prioritas.
"Contohnya NCICD tipe A, termasuk kita mau multiyears koridor XIII, kontraktor sudah kita tanya. Bisa enggak kamu tahun ini percepat? Kita perkirakan hanya Rp500 miliar, kontraktor bilang bisa kejar sampai Rp1 triliun. Nah, itu kita bisa taruh ke situ," bebernya.
"Contohnya NCICD tipe A, termasuk kita mau multiyears koridor XIII, kontraktor sudah kita tanya. Bisa enggak kamu tahun ini percepat? Kita perkirakan hanya Rp500 miliar, kontraktor bilang bisa kejar sampai Rp1 triliun. Nah, itu kita bisa taruh ke situ," bebernya.
Seperti diketahui, dalam kisruh APBD yang tengah digodok terdapat pengadaan dana siluman sebesar Rp12,1 triliun.
Akibat penemuan itu, DPRD dan Pemprov bersitegang. Kegiatan saling lapor dilakukan kedua belah pihak. DPRD bersama Pemprov DKI Jakarta sudah tiga hari membahas dokumen RAPBD DKI 2015 hasil evaluasi Kemendagri. Ketua Badan Anggaran (Banggar) Prasetyo Edi Marsudi optimistis RAPBD DKI segera disahkan menjadi APBD.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News