medcom.id, Jakarta: Dibanding tahun sebelumnya, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) pada tahun 2014 meningkat. Namun, hal tersebut dinilai belum cukup baik.
Tim Ahli IDI Syarif Hidayat mengatakan, meski tengah berjalan ke arah yang lebih baik, demokrasi di Indonesia masih sebatas prosedural. Sebab perilaku demokrasi masih terbilang rendah.
"Jalan masih panjang untuk menembus demokrasi substantif. Karena itu, untuk mencapai demokrasi yang lebih baik harus bisa menembus angka 80," papar Syarif di gedung Badan Pusat Statistik, Jalan Dr Sutomo, Jakarta Pusat, Kamis (13/8/2015).
Syarif menambahkan agar Indonesia tetap waspada. "Saat ini Indonesia masih dalam tahap demokrasi prosedural, maka harus tetap hati-hati," tegas dia.
Perbaikan dalam demokrasi secara prosedural yang dimaksud Syarif adalah bagaimana peran serta masyarakat dalam demokrasi kini mulai membaik. Hal ini terlihat dari indikator yang tertera dalam IDI 2014.
Contohnya, dalam indikator hak memilih atau dipilih terhambat. Pada tahun 2013 angka menunjukkan 84,52 dalam indikator ini, namun pada 2014 mengalami kenaikan di angka 95,75.
Selain itu, indikator lain adalah kualitas daftar pemilih tetap. Jika pada tahun 2013 hanya mencapai angka 30,00, tahun 2014 mengalami peningkatan pesat dengan jumlah 74,64.
"Artinya masyarakat mulai berperan serta dalam kegiatan demokrasi seperti pemilu," jelasnya.
Dalam aspek kebebasan sipil pun dinilai lebih baik. Tapi, hal tersebut hanya membaik secara prosedural.
"Realitas dalam demokrasi bahwa IDI menunjukkan kebebasan sipil membaik secara prosedural, tapi secara substantif perilaku demokrasi belum membaik," kata Syarif.
Misal, tambah Syarif, hal tersebut dilakukan masyarakat yang bebas mengeluarkan pendapat. Tapi, pendapat tersebut malah diskriminatif.
Ditambah lagi, partai politik juga dianggap masih mempraktikkan politik oligarki. Ini akan menghambat kemajuan demokrasi.
"Parpol masih mempraktikkan oligarki dan tidak melakukan kaderisasi. Perilaku menuju substantif masih sangat minus," tutupnya.
medcom.id, Jakarta: Dibanding tahun sebelumnya, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) pada tahun 2014 meningkat. Namun, hal tersebut dinilai belum cukup baik.
Tim Ahli IDI Syarif Hidayat mengatakan, meski tengah berjalan ke arah yang lebih baik, demokrasi di Indonesia masih sebatas prosedural. Sebab perilaku demokrasi masih terbilang rendah.
"Jalan masih panjang untuk menembus demokrasi substantif. Karena itu, untuk mencapai demokrasi yang lebih baik harus bisa menembus angka 80," papar Syarif di gedung Badan Pusat Statistik, Jalan Dr Sutomo, Jakarta Pusat, Kamis (13/8/2015).
Syarif menambahkan agar Indonesia tetap waspada. "Saat ini Indonesia masih dalam tahap demokrasi prosedural, maka harus tetap hati-hati," tegas dia.
Perbaikan dalam demokrasi secara prosedural yang dimaksud Syarif adalah bagaimana peran serta masyarakat dalam demokrasi kini mulai membaik. Hal ini terlihat dari indikator yang tertera dalam IDI 2014.
Contohnya, dalam indikator hak memilih atau dipilih terhambat. Pada tahun 2013 angka menunjukkan 84,52 dalam indikator ini, namun pada 2014 mengalami kenaikan di angka 95,75.
Selain itu, indikator lain adalah kualitas daftar pemilih tetap. Jika pada tahun 2013 hanya mencapai angka 30,00, tahun 2014 mengalami peningkatan pesat dengan jumlah 74,64.
"Artinya masyarakat mulai berperan serta dalam kegiatan demokrasi seperti pemilu," jelasnya.
Dalam aspek kebebasan sipil pun dinilai lebih baik. Tapi, hal tersebut hanya membaik secara prosedural.
"Realitas dalam demokrasi bahwa IDI menunjukkan kebebasan sipil membaik secara prosedural, tapi secara substantif perilaku demokrasi belum membaik," kata Syarif.
Misal, tambah Syarif, hal tersebut dilakukan masyarakat yang bebas mengeluarkan pendapat. Tapi, pendapat tersebut malah diskriminatif.
Ditambah lagi, partai politik juga dianggap masih mempraktikkan politik oligarki. Ini akan menghambat kemajuan demokrasi.
"Parpol masih mempraktikkan oligarki dan tidak melakukan kaderisasi. Perilaku menuju substantif masih sangat minus," tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MBM)
