medcom.id, Jakarta: Anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo heran dengan sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang seolah-olah kaget dengan ditetapkannya UU Pilkada lewat DPRD. Sebab saat sidang paripurna, dihadiri oleh Sekjen Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) yang notabene putra SBY.
"Dalam Paripurna yang berlangsung hingga Sabtu dinihari tersebut, selain diawasi oleh Sekjen PD Ibas yang notabene putranya, juga ada ketua harian PD Syarif Hasan yang duduk bersama-sama di Balkon Paripurna," kata Bambang dalam pesan singkatnya kepada Metrotvnews.com, Senin (29/9/2014).
Politikus Partai Golkar tersebut menambahkan di ruang sidang, hadir Mendagri Gamawan Fauzi, atas nama pemerintah dan mewakili presiden. "Bahkan, selesai voting dan ketuk palu, Mendagri atas nama Presiden dan pemerintah menyampaikan terima kasih karena usulan pemerintah tentang perubahan RUU Pilkada dari sistem langsung ke DPRD, yang diajukan tiga tahun lalu akhirnya disepakati dan disetujui oleh DPR," terangnya.
Jadi, lanjutnya, bagaimana bisa dia (SBY) tiba-tiba dia kaget dan mau menggugat?. Yang lebih lucu lagi, ada partai dan kelompok tertentu yang keinginanannya kandas, tiba-tiba menjual-jual nama rakyat. "Seolah-olah semua rakyat itu berada di belakangnya. Memangnya semua rakyat mendukung Pilkada langsung? Dan apakah yang mendukung Pilkada lewat DPRD itu bukan rakyat? Ada-ada saja," tutupnya.
medcom.id, Jakarta: Anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo heran dengan sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang seolah-olah kaget dengan ditetapkannya UU Pilkada lewat DPRD. Sebab saat sidang paripurna, dihadiri oleh Sekjen Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) yang notabene putra SBY.
"Dalam Paripurna yang berlangsung hingga Sabtu dinihari tersebut, selain diawasi oleh Sekjen PD Ibas yang notabene putranya, juga ada ketua harian PD Syarif Hasan yang duduk bersama-sama di Balkon Paripurna," kata Bambang dalam pesan singkatnya kepada
Metrotvnews.com, Senin (29/9/2014).
Politikus Partai Golkar tersebut menambahkan di ruang sidang, hadir Mendagri Gamawan Fauzi, atas nama pemerintah dan mewakili presiden. "Bahkan, selesai voting dan ketuk palu, Mendagri atas nama Presiden dan pemerintah menyampaikan terima kasih karena usulan pemerintah tentang perubahan RUU Pilkada dari sistem langsung ke DPRD, yang diajukan tiga tahun lalu akhirnya disepakati dan disetujui oleh DPR," terangnya.
Jadi, lanjutnya, bagaimana bisa dia (SBY) tiba-tiba dia kaget dan mau menggugat?. Yang lebih lucu lagi, ada partai dan kelompok tertentu yang keinginanannya kandas, tiba-tiba menjual-jual nama rakyat. "Seolah-olah semua rakyat itu berada di belakangnya. Memangnya semua rakyat mendukung Pilkada langsung? Dan apakah yang mendukung Pilkada lewat DPRD itu bukan rakyat? Ada-ada saja," tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)