medcom.id, Jakarta: Ketua Umum Partai Golkar Aburizal 'Ical' Bakrie memerintahkan kadernya menolak Perppu Pilkada terbitan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di akhir masa jabatannya.
Ketua DPP Golkar Aziz Syamsuddin menyampaikan apa yang menjadi alasan sehingga keputusan itu dikeluarkan.
"Keputusan dari Munas Golkar, masukan dari daerah, pemegang suara, meminta Pilkada tetap dipertahankan sehingga pemilihan melalui DPRD. Itu hasil dari teman-teman daerah tingkat II," kata Aziz di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2014).
Alasan lain, tambah Aziz, banyaknya masukan-masukan dari perwakilan daerah. Pilkada tak langsung menjadi pilihan karena menghindari adanya konflik horizontal di masyarakat.
"Biar tidak ada konflik kepala dinas yang menimbulkan konflik internal masyarakat bawah. Ini bisa terjadi pertumpahan darah," tambahnya.
Ketika ditanya soal perubahan sikap dari yang awalnya mendukung kemudian tiba-tiba berubah haluan, Aziz tak menjawab tegas.
"Namanya kalau sudah keputusan dalam munas yang sudah merupakan hasil daerah-daerah, ya harus dilaksanakan," kata Ketua Komisi III itu.
medcom.id, Jakarta: Ketua Umum Partai Golkar Aburizal 'Ical' Bakrie memerintahkan kadernya menolak Perppu Pilkada terbitan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di akhir masa jabatannya.
Ketua DPP Golkar Aziz Syamsuddin menyampaikan apa yang menjadi alasan sehingga keputusan itu dikeluarkan.
"Keputusan dari Munas Golkar, masukan dari daerah, pemegang suara, meminta Pilkada tetap dipertahankan sehingga pemilihan melalui DPRD. Itu hasil dari teman-teman daerah tingkat II," kata Aziz di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2014).
Alasan lain, tambah Aziz, banyaknya masukan-masukan dari perwakilan daerah. Pilkada tak langsung menjadi pilihan karena menghindari adanya konflik horizontal di masyarakat.
"Biar tidak ada konflik kepala dinas yang menimbulkan konflik internal masyarakat bawah. Ini bisa terjadi pertumpahan darah," tambahnya.
Ketika ditanya soal perubahan sikap dari yang awalnya mendukung kemudian tiba-tiba berubah haluan, Aziz tak menjawab tegas.
"Namanya kalau sudah keputusan dalam munas yang sudah merupakan hasil daerah-daerah, ya harus dilaksanakan," kata Ketua Komisi III itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADF)
