Jakarta: Publik dibuat gaduh ketika anggota Komisi IX DPR Krisdayanti menyatakan menerima dana penyerapan aspirasi hingga ratusan juta rupiah. Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menilai serapan dana reses dan dana aspirasi tidak optimal.
"Saya menilai dari tiga hal. Pertama, outputnya seperti apa. Kedua, apakah dana tersebut mendisiplinkan DPR. Ketiga, bagaimana transparansinya? Penilaian saya, ketiganya minus." ungkap Ray dalam Hot Room di Metro TV, Rabu, 22 September 2021.
Ray menilai pembuatan Undang-undang sejauh ini belum banyak menyerap aspirasi publik. Hal ini dicerminkan dari banyaknya penolakan terhadap rancangan undang-undang yang digelontorkan DPR.
"Misalnya, tentang revisi UU KPK yang disahkan padahal banyak diprotes publik. Kedua, RUU Minerba, yang banyak ditolak aktivis lingkungan hidup. Terakhir, RUU Omnibus Law yang memantik protes," tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu berdalih penetapan regulasi tidak mungkin memuaskan semua pihak. Ia mengaku sudah membuka kesempatan diskusi bagi seluruh pihak.
Terlepas dari perdebatan itu, dana besar tersebut dinilai tidak dibarengi dengan pertanggung jawaban moral dari para Anggota DPR. Menurut Ray, hal ini tercermin dari banyaknya berita korupsi yang mencuat dari kalangan anggota DPR belakangan ini.
"Nah, walaupun punya banyak duit besar, tapi bulan-bulan ini masih sering ada berita korupsi," tambah Masinton. (Mentari Puspadini)
Jakarta: Publik dibuat gaduh ketika anggota Komisi IX DPR
Krisdayanti menyatakan menerima dana penyerapan aspirasi hingga ratusan juta rupiah. Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menilai serapan dana reses dan dana aspirasi tidak optimal.
"Saya menilai dari tiga hal. Pertama, outputnya seperti apa. Kedua, apakah dana tersebut mendisiplinkan DPR. Ketiga, bagaimana transparansinya? Penilaian saya, ketiganya minus." ungkap Ray dalam
Hot Room di
Metro TV, Rabu, 22 September 2021.
Ray menilai pembuatan Undang-undang sejauh ini belum banyak menyerap aspirasi publik. Hal ini dicerminkan dari banyaknya penolakan terhadap rancangan undang-undang yang digelontorkan DPR.
"Misalnya, tentang revisi UU KPK yang disahkan padahal banyak diprotes publik. Kedua, RUU Minerba, yang banyak ditolak aktivis lingkungan hidup. Terakhir, RUU Omnibus Law yang memantik protes," tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu berdalih penetapan regulasi tidak mungkin memuaskan semua pihak. Ia mengaku sudah membuka kesempatan diskusi bagi seluruh pihak.
Terlepas dari perdebatan itu, dana besar tersebut dinilai tidak dibarengi dengan pertanggung jawaban moral dari para Anggota DPR. Menurut Ray, hal ini tercermin dari banyaknya berita korupsi yang mencuat dari kalangan anggota DPR belakangan ini.
"Nah, walaupun punya banyak duit besar, tapi bulan-bulan ini masih sering ada berita korupsi," tambah Masinton.
(Mentari Puspadini) Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(SUR)
