medcom.id, Jakarta: Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Siti Zuhro pesimistis Mahkamah Partai Golkar bisa menyelesaikan konflik berkepanjangan di tubuh partai. Rapat untuk mengeluarkan rekomendasi yang akan digelar sore ini dinilai tak begitu signifikan berpengaruh.
"Kalaupun sekarang ini Mahkamah akan rapat hari ini dan memutuskan munas harus digelar segera, ini pun akan menimbulkan resisten dari kubu ARB yang secara prinsip tidak setuju munas tahun ini," kata Siti kepada Metrotvnews.com, Rabu (6/1/2016).
Sebelum memutuskan sesuatu, tambah Siti, Mahkamah sebaiknya memastikan semua anggota, termasuk Aulia Rachman yang kini menjadi Dubes RI untuk Republik Cek bisa hadir. Mahkamah juga diharapkan mengambil langkah informal.
"Melakukan komunikasi politik dengan semua pihak, khususnya kedua kubu yang bertikai," tegas Siti.
Sebab, semua opsi yang diambil pasti memberi konsekuensi logis bagi Golkar. Apalagi, jika munas bersama menjadi pilihan terakhir.
"Jangan sampai keputusan Mahkamah hari ini malah makin membuat Mahkamah tak bertaji dan tak digubris dua kubu yang bertikai," jelasnya.
Hilangnya taji Mahkamah, tambah Siti, dimulai sejak lembaga itu membuat keputusan kurang tegas beberapa waktu lalu. Ada perbedaan pendapat hakim Mahkamah, sehingga keputusan tak begitu berpengaruh pada penyelesaian konflik.
Sikap double standard yang ditunjukkan Mahkamah membuat keputusannya kurang dihormati. Apalagi, anggota Mahkamah ikut terbawa arus.
"Dukung-mendukung, yaitu sikap partisan terhadap kubu yang bertikai yang menyebabkan keputusannya membingungkan dan kurang bisa menjadi rujukan/pedoman bagi Menkumham waktu itu," terang Siti.
Sebelumnya, Mahkamah Partai Golkar Muladi tak khawatir dengan sikap penolakan munas. Dia mengatakan penolakan tersebut hanyalah sikap sepihak.
Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical) menggelar rapat konsultasi nasional. Salah satu hasilnya mereka menolak munas. Menurut kubu Bali yang dikomandoi Aburizal Bakrie (Ical), munas akan dilaksanakan 2019.
Munas, tambah Muladi, merupakan usulan mayoritas sesepuh Partai Golkar. Kubu Ical harus memerhatikan masukan-masukan tersebut. "Ical harus perhatikan pandangan senior Golkar," tambahnya.
Sikap kubu Ical, menurut Muladi, karena ada keyakinan dan berlindung pada kepastian hukum yang saat ini masih menunggu putusan Mahkamah Agung. Siapa tahu, tambah Muladi, Ical menang di MA. "Tapi itu kemenangan semu," jelas Muladi.
Menurut Muladi, menang secara hukum jika tak dibarengi pembenahan sama saja tak ada artinya. Kerusakan Golkar terjadi secara struktural dan kultural.
medcom.id, Jakarta: Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Siti Zuhro pesimistis Mahkamah Partai Golkar bisa menyelesaikan konflik berkepanjangan di tubuh partai. Rapat untuk mengeluarkan rekomendasi yang akan digelar sore ini dinilai tak begitu signifikan berpengaruh.
"Kalaupun sekarang ini Mahkamah akan rapat hari ini dan memutuskan munas harus digelar segera, ini pun akan menimbulkan resisten dari kubu ARB yang secara prinsip tidak setuju munas tahun ini," kata Siti kepada
Metrotvnews.com, Rabu (6/1/2016).
Sebelum memutuskan sesuatu, tambah Siti, Mahkamah sebaiknya memastikan semua anggota, termasuk Aulia Rachman yang kini menjadi Dubes RI untuk Republik Cek bisa hadir. Mahkamah juga diharapkan mengambil langkah informal.
"Melakukan komunikasi politik dengan semua pihak, khususnya kedua kubu yang bertikai," tegas Siti.
Sebab, semua opsi yang diambil pasti memberi konsekuensi logis bagi Golkar. Apalagi, jika munas bersama menjadi pilihan terakhir.
"Jangan sampai keputusan Mahkamah hari ini malah makin membuat Mahkamah tak bertaji dan tak digubris dua kubu yang bertikai," jelasnya.
Hilangnya taji Mahkamah, tambah Siti, dimulai sejak lembaga itu membuat keputusan kurang tegas beberapa waktu lalu. Ada perbedaan pendapat hakim Mahkamah, sehingga keputusan tak begitu berpengaruh pada penyelesaian konflik.
Sikap double standard yang ditunjukkan Mahkamah membuat keputusannya kurang dihormati. Apalagi, anggota Mahkamah ikut terbawa arus.
"Dukung-mendukung, yaitu sikap partisan terhadap kubu yang bertikai yang menyebabkan keputusannya membingungkan dan kurang bisa menjadi rujukan/pedoman bagi Menkumham waktu itu," terang Siti.
Sebelumnya, Mahkamah Partai Golkar Muladi tak khawatir dengan sikap penolakan munas. Dia mengatakan penolakan tersebut hanyalah sikap sepihak.
Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical) menggelar rapat konsultasi nasional. Salah satu hasilnya mereka menolak munas. Menurut kubu Bali yang dikomandoi Aburizal Bakrie (Ical), munas akan dilaksanakan 2019.
Munas, tambah Muladi, merupakan usulan mayoritas sesepuh Partai Golkar. Kubu Ical harus memerhatikan masukan-masukan tersebut. "Ical harus perhatikan pandangan senior Golkar," tambahnya.
Sikap kubu Ical, menurut Muladi, karena ada keyakinan dan berlindung pada kepastian hukum yang saat ini masih menunggu putusan Mahkamah Agung. Siapa tahu, tambah Muladi, Ical menang di MA. "Tapi itu kemenangan semu," jelas Muladi.
Menurut Muladi, menang secara hukum jika tak dibarengi pembenahan sama saja tak ada artinya. Kerusakan Golkar terjadi secara struktural dan kultural.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
