medcom.id, Jakarta: Sekjen Partai Golkar hasil Munas Bali Idrus Marham meminta pagu anggaran total RAPBN 2016 diturunkan. Dia juga meminta pemerintah agar tidak memaksakan penyertaan modal negara atau PNM di BUMN.
"Kalau enggak salah ada Rp2.000 triliun lebih, karena jelas penerimaan akan dihitung dari situ dan membawa implikasi kepada harmonisasi alokasi anggaran," kata Idrus kepada wartawan, Kamis (29/10/2015).
Dia mengatakan, pagu anggaran total RAPBN 2016 tidak efektif dan tidak berpihak kepada rakyat. "Kan terlihat dari penerimaan PNM yang lalu penyerapan rendah. Jika pemerintah memperhatikan catatan-catatan yang akan dibacakan di fraksi baru kami bisa menyetujui APBN 2016," imbuhnya.
Menurut Idrus, ada enam pandangan Fraksi Golkar yang bakal dibuka ke publik. Idrus juga mengatakan, tahun lalu PMN juga belum semua terserap. Karena itu ia menilai tidak logis masih mencantumkan PMN di RAPBN 2016.
Tak hanya Golkar, klaim Idrus, kesepakatan seperti itu diambil oleh pimpinan parpol yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih. Mereka bertemu kemarin dan secara khusus membahas RAPBN 2016.
"Dan hampir semua berpandangan sama kalau RAPBN ini terlalu besar, sehingga harus dipangkas. Kita juga melihat itu tidak pro-rakyat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga harus dipangkas PMN," kata Idrus.
medcom.id, Jakarta: Sekjen Partai Golkar hasil Munas Bali Idrus Marham meminta pagu anggaran total RAPBN 2016 diturunkan. Dia juga meminta pemerintah agar tidak memaksakan penyertaan modal negara atau PNM di BUMN.
"Kalau enggak salah ada Rp2.000 triliun lebih, karena jelas penerimaan akan dihitung dari situ dan membawa implikasi kepada harmonisasi alokasi anggaran," kata Idrus kepada wartawan, Kamis (29/10/2015).
Dia mengatakan, pagu anggaran total RAPBN 2016 tidak efektif dan tidak berpihak kepada rakyat. "Kan terlihat dari penerimaan PNM yang lalu penyerapan rendah. Jika pemerintah memperhatikan catatan-catatan yang akan dibacakan di fraksi baru kami bisa menyetujui APBN 2016," imbuhnya.
Menurut Idrus, ada enam pandangan Fraksi Golkar yang bakal dibuka ke publik. Idrus juga mengatakan, tahun lalu PMN juga belum semua terserap. Karena itu ia menilai tidak logis masih mencantumkan PMN di RAPBN 2016.
Tak hanya Golkar, klaim Idrus, kesepakatan seperti itu diambil oleh pimpinan parpol yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih. Mereka bertemu kemarin dan secara khusus membahas RAPBN 2016.
"Dan hampir semua berpandangan sama kalau RAPBN ini terlalu besar, sehingga harus dipangkas. Kita juga melihat itu tidak pro-rakyat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga harus dipangkas PMN," kata Idrus.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
