Jakarta: Indonesia Corruption Watch (ICW) menyambut baik Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang menjadi prioritas program legislasi nasional di DPR. Bakal aturan itu bisa menjadi suplemen bagi pemberantasan rasuah di Indonesia.
"Dapat dibayangkan, dengan regulasi ini nantinya penegak hukum tidak perlu khawatir jika ada pelaku korupsi yang melarikan diri," kata peneliti dari ICW Kurnia Ramadhana melalui keterangan tertulis, Rabu, 17 Februari 2021.
Kurnia mengatakan hal tersebut bakal menjadi objek penanganan perkara untuk mengatur aset milik pelaku. Calon beleid itu juga bisa membuat sistem pembuktian di peradilan berbeda.
"Karena mengakomodasi sistem pembalikan beban pembuktian," ujar Kurnia.
Baca: KPK Dukung DPR Prioritaskan RUU Perampasan Aset
Jika sudah jadi, aturan tentang perampasan aset koruptor itu dinilai bisa meminimalisasi tindakan suap dengan transaksi tunai. Artinya, hal tersebut akan membantu penegakan hukum secara maksimal.
"Karena pola transaksi tunai tersebut menghambat penegak hukum untuk mendeteksi kejahatan itu," tutur Kurnia.
Dia berharap RUU Perampasan Aset segera disahkan. Sebab, hal itu merupakan harapan dalam pemberantasan rasuah di Indonesia.
"Jadi ke depan, fokus utama bukan hanya sekadar memenjarakan, akan tetapi juga memulihkan kerugian keuangan negara," ucapnya.
Sebelumnya, Komisi III DPR sepakat pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset mendesak. Utamanya untuk mengembalikan kerugian negara yang hilang akibat tindak pidana korupsi (tipikor).
Komisi III menyadari payung hukum yang ada belum sepenuhnya memberikan efek jera kepada para koruptor. RUU Perampasan Aset dinilai solusi membatasi buronan koruptor mengakses harta mereka di tengah proses pelarian dari hukum.
Jakarta: Indonesia Corruption Watch (ICW) menyambut baik Rancangan Undang-Undang (
RUU) Perampasan Aset yang menjadi prioritas program legislasi nasional di DPR. Bakal aturan itu bisa menjadi suplemen bagi pemberantasan rasuah di Indonesia.
"Dapat dibayangkan, dengan regulasi ini nantinya penegak hukum tidak perlu khawatir jika ada pelaku
korupsi yang melarikan diri," kata peneliti dari ICW Kurnia Ramadhana melalui keterangan tertulis, Rabu, 17 Februari 2021.
Kurnia mengatakan hal tersebut bakal menjadi objek penanganan perkara untuk mengatur aset milik pelaku. Calon beleid itu juga bisa membuat sistem pembuktian di peradilan berbeda.
"Karena mengakomodasi sistem pembalikan beban pembuktian," ujar Kurnia.
Baca: KPK Dukung DPR Prioritaskan RUU Perampasan Aset
Jika sudah jadi, aturan tentang perampasan aset
koruptor itu dinilai bisa meminimalisasi tindakan suap dengan transaksi tunai. Artinya, hal tersebut akan membantu penegakan hukum secara maksimal.
"Karena pola transaksi tunai tersebut menghambat penegak hukum untuk mendeteksi kejahatan itu," tutur Kurnia.
Dia berharap RUU Perampasan
Aset segera disahkan. Sebab, hal itu merupakan harapan dalam pemberantasan rasuah di Indonesia.
"Jadi ke depan, fokus utama bukan hanya sekadar memenjarakan, akan tetapi juga memulihkan kerugian keuangan negara," ucapnya.
Sebelumnya, Komisi III DPR sepakat pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset mendesak. Utamanya untuk mengembalikan kerugian negara yang hilang akibat tindak pidana korupsi (tipikor).
Komisi III menyadari payung hukum yang ada belum sepenuhnya memberikan efek jera kepada para koruptor. RUU Perampasan Aset dinilai solusi membatasi buronan koruptor mengakses harta mereka di tengah proses pelarian dari hukum.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
