Jakarta: Fraksi Demokrat menunjuk anggota Komisi II DPR Wahyu Sanjaya sebagai ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR. Posisi itu sebelumnya diisi politikus Demokrat Marwan Cik Asan.
"Pelantikan akan dipimpin secara langsung oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco," kata Wahyu Sanjaya dalam keterangan tertulis, Kamis, 28 Januari 2021.
Menurut dia, BAKN bertugas menelaah temuan-temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang disampaikan kepada DPR. Berada di puncak pimpinan, Wahyu bakal meningkatkan komunikasi dengan BPK.
Baca: Demokrat Sepakat Pilkada Digelar pada 2022 dan 2023
"Sehingga pemeriksaan ke depan menjadi semakin berkualitas, akuntabel, dan transparan," ucap dia.
Wahyu berharap pengelolaan keuangan negara oleh seluruh institusi dilakukan dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan begitu, BAKN tidak perlu membuat rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan.
"BAKN juga bisa merekrut tenaga akuntan, ahli hukum, analis keuangan, dan/atau peneliti, sesuai dengan Pasal 112E UU (Undang-Undang) Nomor 2 tahun 2018 tentang MD3 (MPR, DPR, DPRD dan DPD)," ucap Wahyu.
Jakarta: Fraksi
Demokrat menunjuk anggota Komisi II
DPR Wahyu Sanjaya sebagai ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR. Posisi itu sebelumnya diisi politikus Demokrat Marwan Cik Asan.
"Pelantikan akan dipimpin secara langsung oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco," kata Wahyu Sanjaya dalam keterangan tertulis, Kamis, 28 Januari 2021.
Menurut dia, BAKN bertugas menelaah temuan-temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang disampaikan kepada DPR. Berada di puncak pimpinan, Wahyu bakal meningkatkan komunikasi dengan BPK.
Baca:
Demokrat Sepakat Pilkada Digelar pada 2022 dan 2023
"Sehingga pemeriksaan ke depan menjadi semakin berkualitas, akuntabel, dan transparan," ucap dia.
Wahyu berharap pengelolaan keuangan negara oleh seluruh institusi dilakukan dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan begitu, BAKN tidak perlu membuat rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan.
"BAKN juga bisa merekrut tenaga akuntan, ahli hukum, analis keuangan, dan/atau peneliti, sesuai dengan Pasal 112E UU (Undang-Undang) Nomor 2 tahun 2018 tentang MD3 (MPR, DPR, DPRD dan DPD)," ucap Wahyu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
