Kebijakan UMP 2021 Tak Naik Picu Penolakan Keras dari Buruh

Jakarta: Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal tidak sepakat upah minimum provinsi (UMP) tak naik akibat pandemi covid-19. Dia mencotohkan situasi krisis 1998, dimana terjadi gejolak ketika UMP tak dinaikkan. "Tidak menaikkan upah minimum atau kenaikan nol persen dan apa yang terjadi, reaksi buruh begitu keras. Akhirnya diambil alih oleh Presiden BJ Habibie," kata Iqbal dalam program Crosscheck #FromHome by Medcom.id bertajuk Upah Minimum 2021 Tak Naik, Jangan Panik, Minggu, 1 November 2020. Menurut dia, Presiden BJ Habibie saat itu mengambil sikap menemui pimpinan daerah untuk menyelesaikan masa upah minimum meski pertumbuhan ekonomi terkontraksi 17,6 persen. Presiden, kata Iqbal, berharap tingkat konsumsi masyarakat terjaga. "Secara faktor ekonomi, daya beli harus dijaga, purcashing power. Salah satu cara menjaganya yaitu kenaikan upah yang terukur," ucap dia. Baca: KSP: UMP 2021 Tak Naik Masuk Akal DKI Jakarta, lanjut Iqbal, kala itu mampu menaikkan upah minimum sebesar 16 persen. Kenaikan upah juga diklaim naik pada 1999-2000 meski Indonesia resesi. Iqbal mendesak agar adanya kenaikan UMP sebesar 8% untuk 2021. Bila pemerintah keberatan, maka bisa kurang dari itu asal tidak nol. "Nol persen itu kami tolak total," ucap Iqbal. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan telah menetapkan tak menaikkan upah minimun tahun depan. Keputusan dalam Surat Edaran (SE) Nomor M/11/HK.04/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 itu didasari kondisi ekonomi. Perekonomian Indonesia merosot hingga minus 5,32 persen pada triwulan II 2020. Perekonomian nasional yang merosot sebagai dampak dari pandemi covid-19.