Jakarta: Pernyataan bakal calon presiden Prabowo Subianto soal buruh diminta tidak banyak menuntut ke pengusaha terkait upah menuai polemik. Para buruh diajak tidak berpikir sesat soal pernyataan itu.
Ketua Umum Jaringan Nasional Aktivis (Jarnas) 98, Sangap Surbakti, mengatakan pernyataan tersebut bukan membatasi buruh menuntut haknya terkait upah. Penentuan upah telah diatur perundang-undangan.
"Upah itu sudah ada mekanismenya di dalam peraturan resmi. Upah lahir atas kesepakatan, pemerintah, pengusaha, dan pekerja atau wakilnya. Saya percaya Prabowo tidak lari dari hal itu," ujar Sangap dalam keterangan tertulis, Senin, 13 November 2023.
Sangap menuturkan Prabowo jauh-jauh hari sudah memikirkan cara membuat buruh lebih sejahtera. Di dalam visi misi, kata dia, Prabowo dan Gibran menyampaikan ingin seluruh buruh tidur tenang karena menerima penghasilan cukup.
"Visi-Misi itu dirancang langsung oleh Prabowo dan Gibran," tutur Sangap.
Di dalam visi-misi itu, lanjut Sangap, telah dijabarkan secara runut dan rinci cara mencapai gagasan buruh tidur tenang karena menerima penghasilan yang cukup.
"Caranya mencapainya ialah menggunakan prinsip-prinsip ekonomi Pancasila," ucap Sangap.
Sangap menjelaskan ekonomi Pancasila memiliki lima prinsip dasar, yakni ekonomi yang religius dan wujudkan persatuan nasional, ekonomi yang junjung tinggi kemanusiaan, ekonomi yang berpihak pada kepentingan nasional.
"Yang keempat, ekonomi yang egaliter (sederajat) dan yang kelima yaitu ekonomi yang berkeadilan sosial," tutur Sangap.
Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Elly Silaban menegaskan aktualisasi kebijakan pemerintah yang nyata dirasakan buruh adalah kenaikan upah. Menurut dia, subsidi yang dijanjikan Prabowo tidak lebih dari janji-janji politik.
"Kalau memang ada dana untuk itu (subsidi buruh) ya dibuat saja semacam kontrak politik dan itu menjadi sebuah kebijakan nantinya ketika bapak-bapak ini memimpin. Tapi saya enggak percaya semua janji politik. Yang dituntut pekerja dan buruh itu kenaikan upah yang aktual dan itu bisa diterima mereka," kata Elly, Kamis, 9 November 2023.
Senada, Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Ilhamsyah menilai tidak pantas Prabowo mengeluarkan pernyataan soal upah. Menurut dia, upah menjadi hal fundamental yang diperjuangkan buruh di Indonesia.
"Persoalan upah adalah persoalan urat nadi kehidupan buruh hari ini. Kita sama-sama tahu Indonesia hari ini adalah negara nomor dua terendah upahnya se-Asia, hanya di atas Laos dan Vietnam. Tingkat di Indonesia sangat rendah, terutama di wilayah Jawa Tengah," kata dia.
Ilhamsyah mengatakan saat ini justru perusahaan bersikap tertutup enggan membuka laporan keuangan mereka kepada buruh.
"Seharusnya yang ditekan itu bukan lagi buruh yang menuntut kenaikan upah kepada pengusaha, tapi harusnya dalam konsep negara kesejahteraan harus mulai membagikan keuntungannya kepada buruh dalam bentuk upah yang lebih baik, upah yang lebih layak kepada pekerja atau buruhnya," ujar dia.
Sementara itu, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur menilai Prabowo keliru dalam berpikir. Dia menjelaskan pendapatan buruh dan capital revenue dalam satu usaha di Indonesia masih sekitar 39 persen, paling rendah di Asean Five. Di negara yang lebih memikirkan pekerjanya seperti di Eropa, bisa sampai 60 persen pendapatannya untuk buruh.
"Perspektif di pemikiran Prabowo itu adalah business bias atau pengusaha bias. Jadi bias kepada pengusaha, bukan bias kepada keadilan, dalam hal ini keadilan bagi kaum buruh," tegas Jumhur.
Jakarta: Pernyataan bakal calon presiden
Prabowo Subianto soal
buruh diminta tidak banyak menuntut ke pengusaha terkait
upah menuai polemik. Para buruh diajak tidak berpikir sesat soal pernyataan itu.
Ketua Umum Jaringan Nasional Aktivis (Jarnas) 98, Sangap Surbakti, mengatakan pernyataan tersebut bukan membatasi buruh menuntut haknya terkait upah. Penentuan upah telah diatur perundang-undangan.
"Upah itu sudah ada mekanismenya di dalam peraturan resmi. Upah lahir atas kesepakatan, pemerintah, pengusaha, dan pekerja atau wakilnya. Saya percaya Prabowo tidak lari dari hal itu," ujar Sangap dalam keterangan tertulis, Senin, 13 November 2023.
Sangap menuturkan Prabowo jauh-jauh hari sudah memikirkan cara membuat buruh lebih sejahtera. Di dalam visi misi, kata dia, Prabowo dan Gibran menyampaikan ingin seluruh buruh tidur tenang karena menerima penghasilan cukup.
"Visi-Misi itu dirancang langsung oleh Prabowo dan Gibran," tutur Sangap.
Di dalam visi-misi itu, lanjut Sangap, telah dijabarkan secara runut dan rinci cara mencapai gagasan buruh tidur tenang karena menerima penghasilan yang cukup.
"Caranya mencapainya ialah menggunakan prinsip-prinsip ekonomi Pancasila," ucap Sangap.
Sangap menjelaskan ekonomi Pancasila memiliki lima prinsip dasar, yakni ekonomi yang religius dan wujudkan persatuan nasional, ekonomi yang junjung tinggi kemanusiaan, ekonomi yang berpihak pada kepentingan nasional.
"Yang keempat, ekonomi yang egaliter (sederajat) dan yang kelima yaitu ekonomi yang berkeadilan sosial," tutur Sangap.
Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Elly Silaban menegaskan aktualisasi kebijakan pemerintah yang nyata dirasakan buruh adalah kenaikan upah. Menurut dia, subsidi yang dijanjikan Prabowo tidak lebih dari janji-janji politik.
"Kalau memang ada dana untuk itu (subsidi buruh) ya dibuat saja semacam kontrak politik dan itu menjadi sebuah kebijakan nantinya ketika bapak-bapak ini memimpin. Tapi saya enggak percaya semua janji politik. Yang dituntut pekerja dan buruh itu kenaikan upah yang aktual dan itu bisa diterima mereka," kata Elly, Kamis, 9 November 2023.
Senada, Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Ilhamsyah menilai tidak pantas Prabowo mengeluarkan pernyataan soal upah. Menurut dia, upah menjadi hal fundamental yang diperjuangkan buruh di Indonesia.
"Persoalan upah adalah persoalan urat nadi kehidupan buruh hari ini. Kita sama-sama tahu Indonesia hari ini adalah negara nomor dua terendah upahnya se-Asia, hanya di atas Laos dan Vietnam. Tingkat di Indonesia sangat rendah, terutama di wilayah Jawa Tengah," kata dia.
Ilhamsyah mengatakan saat ini justru perusahaan bersikap tertutup enggan membuka laporan keuangan mereka kepada buruh.
"Seharusnya yang ditekan itu bukan lagi buruh yang menuntut kenaikan upah kepada pengusaha, tapi harusnya dalam konsep negara kesejahteraan harus mulai membagikan keuntungannya kepada buruh dalam bentuk upah yang lebih baik, upah yang lebih layak kepada pekerja atau buruhnya," ujar dia.
Sementara itu, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur menilai Prabowo keliru dalam berpikir. Dia menjelaskan pendapatan buruh dan capital revenue dalam satu usaha di Indonesia masih sekitar 39 persen, paling rendah di Asean Five. Di negara yang lebih memikirkan pekerjanya seperti di Eropa, bisa sampai 60 persen pendapatannya untuk buruh.
"Perspektif di pemikiran Prabowo itu adalah business bias atau pengusaha bias. Jadi bias kepada pengusaha, bukan bias kepada keadilan, dalam hal ini keadilan bagi kaum buruh," tegas Jumhur.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
