Jakarta: Keputusan Presiden terpilih Joko Widodo memberikan 55 persen kursi menteri dari nonpartai dan 45 persen dari partai dinilai tepat. Komposisi ini dianggap mempermudah koneksi antara parlemen dengan pemerintah.
"Parlemen kita ini bukan eksekutif murni, dikuasai oleh eksekutif juga. Di situ kecerdasan Pak Joko Widodo untuk mengkombinasikan itu," kata Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johnny G Plate dalam acara Primetime News Metro TV, Kamis, 15 Agustus 2019.
Johny mengatakan pada dasarnya, sistem pemerintah di Indonesia tidak bisa secara penuh mengatur semua lembaga yang dinaungi negara. Dengan mengatur kursi menteri itu, kata dia, Jokowi ingin pengawasan parlemen terhadap pemerintahannya maksimal.
"Karena amandemen Undang-Undang ini telah mendistribusikan kewenangan presidensi kebanyak lembaga lain termasuk ke parlemen yang mengakibatkan presiden harus memperhatikan," ujar dia.
(Baca: Komposisi Kabinet Jokowi Patut Didukung)
Johny enggan mengomentari kebijakan Jokowi dalam memilih 'pembantunya'. Partai NasDem menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi.
Tenaga Staf Ahli Presiden Ali Mochtar Ngabalin memastikan Jokowi tidak salah memperhitungkan komposisi kabinet jilid II. Komposisi ini dipastikan bukan titipan partai.
"Ini presiden orang Jawa dari Solo lagi, ini manusia cerdas. Insyaallah, beliau sangat independen," kata Ali.
Jokowi telah mengumumkan komposisi kabinet Jilid II. Sebanyak 55 pesen porsi menteri periode II bakal datang dari profesional nonparpol. Sisanya, kader partai pendukung yang sudah disepakati parpol masing-masing.
Jakarta: Keputusan Presiden terpilih Joko Widodo memberikan 55 persen kursi menteri dari nonpartai dan 45 persen dari partai dinilai tepat. Komposisi ini dianggap mempermudah koneksi antara parlemen dengan pemerintah.
"Parlemen kita ini bukan eksekutif murni, dikuasai oleh eksekutif juga. Di situ kecerdasan Pak Joko Widodo untuk mengkombinasikan itu," kata Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johnny G Plate dalam acara Primetime News Metro TV, Kamis, 15 Agustus 2019.
Johny mengatakan pada dasarnya, sistem pemerintah di Indonesia tidak bisa secara penuh mengatur semua lembaga yang dinaungi negara. Dengan mengatur kursi menteri itu, kata dia, Jokowi ingin pengawasan parlemen terhadap pemerintahannya maksimal.
"Karena amandemen Undang-Undang ini telah mendistribusikan kewenangan presidensi kebanyak lembaga lain termasuk ke parlemen yang mengakibatkan presiden harus memperhatikan," ujar dia.
(
Baca: Komposisi Kabinet Jokowi Patut Didukung)
Johny enggan mengomentari kebijakan Jokowi dalam memilih 'pembantunya'. Partai NasDem menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi.
Tenaga Staf Ahli Presiden Ali Mochtar Ngabalin memastikan Jokowi tidak salah memperhitungkan komposisi kabinet jilid II. Komposisi ini dipastikan bukan titipan partai.
"Ini presiden orang Jawa dari Solo lagi, ini manusia cerdas. Insyaallah, beliau sangat independen," kata Ali.
Jokowi telah mengumumkan komposisi kabinet Jilid II. Sebanyak 55 pesen porsi menteri periode II bakal datang dari profesional nonparpol. Sisanya, kader partai pendukung yang sudah disepakati parpol masing-masing.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(JMS)
