Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez

SKB Pembangunan Rumah Ibadah Bakal Dievaluasi

Nasional toleransi beragama
Ilham Pratama Putra • 27 Desember 2019 02:00
Jakarta: Menteri koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, (Menko Polhukam), Mahfud MD akan mengevaluasi Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri menyangkut pendirian rumah ibadah. SKB ini dinilai membatasi umat tertentu dalam perayaan ibadah seperti yang terjadi di Kabupaten Dharmasraya dan Sumatera Barat.
 
"Kita katakan akan mengevaluasi ya, kasus apa pun perayaan Natal ini. Sehingga kalau yang tidak setuju ke Mahkamah Agung (MA). Enggak ada yang bawa ke MA sampai sekarang," kata Mahfud di Bakso Boedjangan, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 26 Desember 2019.
 
Kata Mahfud, pemerintah bisa saja mencabut SKB tersebut. Namun, berdasarkan mekanisme hukum perlu ada yang menggugat terlebih dahulu aturan ini ke mahkamah Agung (MA).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kita tunggu lah kalau nanti MA juga enggak ada yang berani, berani gugat ke sana maksud saya, nanti kita buat modifikasi-modifikasi lah, kan situasi sosial politiknya sudah lain dan terutama harus sensitif terhadap perlindungan HAM," jelas Mahfud.
 
Di samping itu, dia memastikan perayaan Natal di sejumlah wilayah, termasuk Dhamasraya dan Sijunjung berjalan aman. Untuk persoalan perayaan keagamaan nantinya juga dievaluasi.
 
"Yang penting aman dulu, soal kelanjutannya tentu, setiap hari besar akan ada evaluasi. Ada letupan kecil, yang penting sekarang sudah selamat dulu, terimakasih kepada rakyat juga gereja, khutbahnya itu damai mengajak berdamai," tandasnya.
 
SKB dua menteri diteken Maret 2006, oleh Menteri Dalam Negeri M. Ma`ruf dan Menteri Agama Muhammad Maftuh Basyuni meneken SKB di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Peraturan Bersama Menteri Agama tecatat dalam Nomor 9 Tahun 2006 dan Menteri Dalam Negeri dengan Nomor 8 Tahun 2006.
 
Kedua peraturan tersebut, tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala atau Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama. Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, hingga Pendirian Rumah Ibadah juga masuk dalam SKB ini.
 
SKB ini terasa memberatkan karena rumah ibadah harus memiliki 90 daftar nama pengguna yang disahkan pejabat setempat dan didukung sedikitnya 60 masyarakat setempat yang disahkan lurah atau kepala desa pada pasal 14. Diwajibkan pula rekomendasi tertulis Kepala Kantor Departemen Agama dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) setempat.

 
(WHS)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif