Jakarta: Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengapresiasi kunjungan Presiden Joko Widodo ke Natuna, Kepulauan Riau. Kunjungan ini dinilai membuktikan martabat kedaulatan NKRI di Natuna.
"Kunjungan Pak Jokowi ke sana meningkatkan moral pasukan kita, kemudian menunjukkan kita ini negara yang berdaulat," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 8 Januari 2019.
Menurut Dasco, menekan Tiongkok agar enyah dari Natuna tidak cukup dengan diplomasi bilateral. Perlu ada pihak ketiga yang membuka dialog multilateral.
"Bisa saja nanti jalur diplomasi ini melibatkan beberapa negara yang berkepentingan, misalnya lembaga PBB, saya pikir kalau memang ada ketidaksesuaian," jelas Dasco.
Jokowi bertolak ke Natuna pada Rabu, 8 Januari 2020 pagi. Jokowi akan meninjau jajar kapal.
Jokowi juga akan bertemu dengan ratusan nelayan dan menyerahkan sertifikat hak atas tanah ke rakyat di Kantor Bupati Natuna.
Tensi hubungan diplomatik Indonesia dan Tiongkok beberapa hari terakhir memanas lantaran sejumlah kapal nelayan Tiongkok bertahan di Perairan Natuna.
Kapal-kapal asing tersebut bersikukuh menangkap ikan yang berjarak sekitar 130 mil dari perairan Ranai, Natuna.
TNI sudah mengerahkan delapan Kapal Republik Indonesia (KRI) berpatroli untuk pengamanan Perairan Natuna.
Berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (The United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS) 1982, perairan Natuna merupakan wilayah ZEE Indonesia. Tiongkok tidak memiliki hak apa pun atas perairan tersebut. Namun, Tiongkok secara sepihak mengklaim kawasan itu masuk ke wilayah mereka.
Jakarta: Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengapresiasi kunjungan Presiden Joko Widodo ke Natuna, Kepulauan Riau. Kunjungan ini dinilai membuktikan martabat kedaulatan NKRI di Natuna.
"Kunjungan Pak Jokowi ke sana meningkatkan moral pasukan kita, kemudian menunjukkan kita ini negara yang berdaulat," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 8 Januari 2019.
Menurut Dasco, menekan Tiongkok agar enyah dari Natuna tidak cukup dengan diplomasi bilateral. Perlu ada pihak ketiga yang membuka dialog multilateral.
"Bisa saja nanti jalur diplomasi ini melibatkan beberapa negara yang berkepentingan, misalnya lembaga PBB, saya pikir kalau memang ada ketidaksesuaian," jelas Dasco.
Jokowi bertolak ke
Natuna pada Rabu, 8 Januari 2020 pagi. Jokowi akan meninjau jajar kapal.
Jokowi juga akan bertemu dengan ratusan nelayan dan menyerahkan sertifikat hak atas tanah ke rakyat di Kantor Bupati Natuna.
Tensi hubungan diplomatik Indonesia dan Tiongkok beberapa hari terakhir memanas lantaran sejumlah kapal nelayan Tiongkok bertahan di Perairan Natuna.
Kapal-kapal asing tersebut bersikukuh menangkap ikan yang berjarak sekitar 130 mil dari perairan Ranai, Natuna.
TNI sudah mengerahkan delapan Kapal Republik Indonesia (KRI) berpatroli untuk pengamanan Perairan Natuna.
Berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (The United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS) 1982, perairan Natuna merupakan wilayah ZEE Indonesia. Tiongkok tidak memiliki hak apa pun atas perairan tersebut. Namun, Tiongkok secara sepihak mengklaim kawasan itu masuk ke wilayah mereka.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
