DPR Gelar Paripurna Masa Persidangan III

Jakarta: DPR bakal menggelar paripurna masa persidangan III tahun sidang 2017-2018, Selasa, 9 Januari 2018. Sejumlah agenda seperti Pilkada Serentak 2018 di 171 daerah serta tahapan Pemilu 2019 akan dibahas. Paripuprna kali ini juga akan menentukan kehadiran ketua DPR baru dari Fraksi Partai Golkar sebagai pengganti Setya Novanto. Paripurna dijadwalkan berlangsung mulai pukul 09.00 WIB di Gedung Nusantara II. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyebut pimpinan DPR masih menantikan surat rekomendasi resmi dari DPP Partai Golkar ihwal nama yang diajukan sebagai ketua DPR. Surat yang disampaikan melaui Fraksi Partai Golkar di DPR tersebut akan dibahas sebelum pembukaan paripurna. "Misalnya pagi surat masuk, kemudian (calon ketua DPR) diminta mau dilantik langsung, ya sudah kita bikin rapat pimpinan pagi, habis itu Bamus baru paripurna," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Senin, 8 Januari 2018. Baca: Golkar Belum Setor Nama Calon Ketua DPR Sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3), kata Fahri, posisi ketua DPR tak boleh dibiarkan kosong maupun diisi pelaksana tugas. Fraksi Partai Golkar telah diberi keleluasaan waktu selama DPR reses untuk menyamakan kesepakatan dalam merekomendasikan nama calon ketua DPR. "Sekarang sudah selesai, pimpinan DPR sudah mengirim surat kepada Golkar, sebetulnya, tinggal dijawab saja apa masalahnya," ujar Fahri. Minta perpanjangan waktu Partai Golkar meminta waktu untuk menyampaikan nama calon ketua DPR. Ketua DPP Golkar Zainuddin Amali mengatakan sosok yang dipilih akan diajukan setelah pendaftaran calon gubernur dan calon wakil gubernur pada Pilkada Serentak 2018. "Kita sekarang ini sedang konsentrasi kepada pelaksanaan pendaftaran ya, partai-partai yang sudah mengusung calon khususnya partai Golkar," kata Amali, Senin, 8 Januari 2018. Baca: Golkar Tunggu Momentum untuk Umumkan Nama Ketua DPR Amali menerangkan saat ini Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto masih sibuk turun ke daerah yang melaksanakan Pilkada. Pleno khusus menentukan pengganti Setya Novanto pun baru bisa dilaksanakan setelah tahapan itu selesai. "Saya kira ada mekanisme yang dilakukan di internal partai Golkar dan diketahui oleh seluruh minimal pengurus. Dan itu akan diumumkan dan ditetapkan melalui pleno partai," jelas dia. Amali kembali menegaskan pemilihan ketua DPR juga akan menunggu pembahasan revisi UU MD3 rampung. Itu sengaja dilakukan demi efisiensi waktu. "Karena daripada bolak balik ya, jadi sekalian kita tunggu ada wakil ketua dari PDI Perjuangan kan gitu ya. Posisinya baru, sekalian biar enggak bolak balik," ucap Amali.