Jakarta: Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyarankan pergantian Panglima TNI perlu dilakukan dengan durasi tahapan waktu yang tepat. Nama baru pengganti pengganti Jenderal Gatot Nurmantyo yang memasuki masa pensiun pada Maret 2018 itu pun mestinya sudah masuk dalam pembahasan anggota dewan.
"Karena H minus tiga atau empat bulan (jelang pensiun) harus dipersiapkan. Presiden jangan mendadak menganti panglima TNI," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Senin 27 November 2017.
Alasan proses pembahasan lebih awal dimaksudkan agar pengganti Gatot punya persiapan yang matang dalam memegang tongkat estafet kepemimpinan TNI. Calon Panglima TNI juga diminta agar memahami situasi keamanan jelang Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2017 dan Pemilihan Umum 2019.
"Sangat wajar menerut saya supaya ada persiapan, presiden perlu menyiapkan," ujar Politikus Gerindra ini.
Baca: Nama Calon Panglima Diharapkan Keluar pada Desember
Fadli tak mau ikut berpolemik terkait pilihan Presiden Jokowi menentukan asal matra Panglima TNI baru tersebut. Politikus Partai Gerindra itu hanya berpatokan pada syarat menjadi calon Panglima TNI, yakni diwajibkan perwira TNI bintang empat aktif sesuai aturan dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
Bila demikian, saat ini hanya akan ada tiga kandidat yang bisa dicalonkan menerima tongkat estafet kepemimpinan TNI. Mereka di antaranya: Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Letnan Jenderal TNI Mulyono, KSAU Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, dan KSAL Laksamana TNI Ade Supandi.
"Ya itu bagian dari keputusan presiden akan mengikuti pola itu atau tidak terserah presiden. Menurut saya sangat mungkin dilakukan giliran sebagai upaya memajukan semua matra yang ada begitu," ujar Fadli.
Jakarta: Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyarankan pergantian Panglima TNI perlu dilakukan dengan durasi tahapan waktu yang tepat. Nama baru pengganti pengganti Jenderal Gatot Nurmantyo yang memasuki masa pensiun pada Maret 2018 itu pun mestinya sudah masuk dalam pembahasan anggota dewan.
"Karena H minus tiga atau empat bulan (jelang pensiun) harus dipersiapkan. Presiden jangan mendadak menganti panglima TNI," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Senin 27 November 2017.
Alasan proses pembahasan lebih awal dimaksudkan agar pengganti Gatot punya persiapan yang matang dalam memegang tongkat estafet kepemimpinan TNI. Calon Panglima TNI juga diminta agar memahami situasi keamanan jelang Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2017 dan Pemilihan Umum 2019.
"Sangat wajar menerut saya supaya ada persiapan, presiden perlu menyiapkan," ujar Politikus Gerindra ini.
Baca: Nama Calon Panglima Diharapkan Keluar pada Desember
Fadli tak mau ikut berpolemik terkait pilihan Presiden Jokowi menentukan asal matra Panglima TNI baru tersebut. Politikus Partai Gerindra itu hanya berpatokan pada syarat menjadi calon Panglima TNI, yakni diwajibkan perwira TNI bintang empat aktif sesuai aturan dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
Bila demikian, saat ini hanya akan ada tiga kandidat yang bisa dicalonkan menerima tongkat estafet kepemimpinan TNI. Mereka di antaranya: Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Letnan Jenderal TNI Mulyono, KSAU Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, dan KSAL Laksamana TNI Ade Supandi.
"Ya itu bagian dari keputusan presiden akan mengikuti pola itu atau tidak terserah presiden. Menurut saya sangat mungkin dilakukan giliran sebagai upaya memajukan semua matra yang ada begitu," ujar Fadli.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DMR)
