medcom.id, Jakarta: Pemerintahan Jokowi-JK diminta terus membenahi sektor pertambangan dan energi. Hal tersebut penting untuk mendorong pemanfaatan sumber daya energi dan tambang untuk kesejahteraan rakyat seperti amanat konstitusi.
Ketua Bidang Rembuk Pertambangan dan Energi dalam forum Rembuk Nasional 2017, Andang Bachtiar, meminta Jokowi turun langsung berperan menjadi panglima di bidang energi.
"Pak Jokowi harus jadi Panglima Energi seperti dia jadi Panglima Infrastruktur. Jokowi harus bisa memastikan pembangunan sektor pertambangan dan energi melalui visi jangka panjang, sebab sektor tersebut mustahil dibangun dengan kebijakan-kebijakan yang bersifat jangka pendek," kata Andang di kawasan JIEXPO, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin 23 Oktober 2017.
Andang menyarankan pemerintah agar terus mengurangi penggunaan energi berbasis fosil dan beralih ke energi baru terbarukan (EBT) di masa mendatang. Berdasarkan data tahun 2016, porsi EBT baru 7,7 persen, sementara energi berbasis fosil masih menguasai dengan porsi minyak bumi sebesar 33,8 persen, batubara sekitar 34,6 persen dan gas bumi mencapai 23,9 persen.
"Sementara itu berdasarkan target Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), pada tahun 2025 porsi EBT harus digenjot sampai 23 persen, sedangkan energi fosil sebesar 77 persen dengan rincian; minyak bumi 25 persen, batubara 30 persen, gas bumi 22 persen," imbuh Andang.
Selain diminta mengurangi penggunaan energi berbasis fosil, pemerintah juga diminta menerapkan visi jangka panjang dalam upaya mencari sumber daya migas dan tambang baru yang ada di bumi Indonesia. Ketua Umum Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI), Sukmandaru Prihatmoko, menambahkan tanpa adanya kegiatan eksplorasi, tak akan terjadi discovery sumber daya migas dan tambang yang baru.
"Imbasnya produksi migas dan tambang pun akan susah untuk ditingkatkan. Untuk itu kita harus lanjutkan terus eksplorasi baik itu migas maupun minerba," beber Sukmandaru.
medcom.id, Jakarta: Pemerintahan Jokowi-JK diminta terus membenahi sektor pertambangan dan energi. Hal tersebut penting untuk mendorong pemanfaatan sumber daya energi dan tambang untuk kesejahteraan rakyat seperti amanat konstitusi.
Ketua Bidang Rembuk Pertambangan dan Energi dalam forum Rembuk Nasional 2017, Andang Bachtiar, meminta Jokowi turun langsung berperan menjadi panglima di bidang energi.
"Pak Jokowi harus jadi Panglima Energi seperti dia jadi Panglima Infrastruktur. Jokowi harus bisa memastikan pembangunan sektor pertambangan dan energi melalui visi jangka panjang, sebab sektor tersebut mustahil dibangun dengan kebijakan-kebijakan yang bersifat jangka pendek," kata Andang di kawasan JIEXPO, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin 23 Oktober 2017.
Andang menyarankan pemerintah agar terus mengurangi penggunaan energi berbasis fosil dan beralih ke energi baru terbarukan (EBT) di masa mendatang. Berdasarkan data tahun 2016, porsi EBT baru 7,7 persen, sementara energi berbasis fosil masih menguasai dengan porsi minyak bumi sebesar 33,8 persen, batubara sekitar 34,6 persen dan gas bumi mencapai 23,9 persen.
"Sementara itu berdasarkan target Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), pada tahun 2025 porsi EBT harus digenjot sampai 23 persen, sedangkan energi fosil sebesar 77 persen dengan rincian; minyak bumi 25 persen, batubara 30 persen, gas bumi 22 persen," imbuh Andang.
Selain diminta mengurangi penggunaan energi berbasis fosil, pemerintah juga diminta menerapkan visi jangka panjang dalam upaya mencari sumber daya migas dan tambang baru yang ada di bumi Indonesia. Ketua Umum Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI), Sukmandaru Prihatmoko, menambahkan tanpa adanya kegiatan eksplorasi, tak akan terjadi
discovery sumber daya migas dan tambang yang baru.
"Imbasnya produksi migas dan tambang pun akan susah untuk ditingkatkan. Untuk itu kita harus lanjutkan terus eksplorasi baik itu migas maupun minerba," beber Sukmandaru.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DHI)
