Kepengurusan PPP `Berwarna`

medcom.id, Jakarta: Kepengurusan PPP penuh warna, mulai dari kalangan profesional sampai bekas petinggi tentara dan polisi. Satu di antara profesional yang ada dalam kepengurusan PPP baru adalah Tommy Sutomo, bekas Dirut AP I. Sebagian besar didominasi oleh pengurus Muktamar Jakarta. Mereka ialah Indah SDA, Fernita, Tamam Achda, Mansur Kardi, Nita Yudi, dan Arwani. "Sebagaian dari pengurus teman-teman Muktamar Bandung dan sebagian lagi kaum profesional," kata anggota Steering Commite Muktamar Islah PPP Asrul Sani di Gedung DPR, Senayan, Rabu (27/4/2016). Selain kaum profesional, ada pula tokoh lain dari mantan petinggi TNI dan Polri. Alasan dipilihnya kaum profesional itu lantaran partainya bersifat terbuka. Partai berlambang Kakbah ini dinilai membutuhkan penyegaran dari kepengurusan sebelumnya. "Karena partai ini kan mau jalan, berbasis Islam dan bersifat terbuka. Ada juga Ahmad Kusaini, mantan Direktur LKBN Antara. Supaya ada pendekatan agak beda," paparnya. Dia menuturkan, pengurus PPP Muktamar Islah berjumlah 146. Sebanyak 48 di antaranya berasal dari PPP Muktamar Jakarta. "Jadi total kepengurusan itu 146, 48 di antaranya akomodasi teman-teman Muktamar Jakarta," imbuh Asrul. Pria yang nantinya bakal menjabat menjadi Sekjen PPP ini mengatakan, di antara sejumlah kepengurusan itu akan ada 11 orang yang menjabat sebagai wakil ketua umum. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly mengesahkan kepengurusan PPP hasil Muktamar ke VIII di Pondok Gede, Jakarta Timur. Hari ini, Yasonna menerbitkan SK Nomor M.HH-06.AH.11.01.2016. Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menkumham Yasonna Laoly (kanan), Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa (kiri), Wakil Ketua Umum PPP Wardatul Asriah (kedua kiri) dan Sekjen PPP Romahurmuziy (kedua kanan) membuka Muktamar VIII PPP Tahun 2016 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Jumat (8/4).--MI/Adam Dwi SK berisi tentang Pengesahan Susunan Personalia Kepengurusan DPP PPP Periode 2016-2021 dengan Ketua Umum Romahurmuzy, dan Sekjen Arsul Sani. Yasonna menjelaskan, keputusan pengesahan ini dilakukan karena pemerintah menilai Muktamar ke VIII PPP telah berjalan secara demokratis, berkeadilan dan rekonsiliatif. Susunan kepengurusan telah mengakomodasi semua kubu, baik dari kepengurusan hasil Muktamar Surabaya, Muktamar Bandung maupun Muktamar Jakarta. Muktamar di Pondok Gede, Jakarta, atau Muktammar Islah digelar awal April lalu. Muktammar Islah pun, menuai kecaman hingga penolakan. Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta, Djan Faridz, menegaskan acara Muktamar PPP yang dihadiri Presiden Jokowi, di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, bukan muktamar sebenarnya. Lebih kurang tiga tahun sudah, Partai berlambang Kakbah ini hidup diantara perpecahan. PPP terpecah menjadi beberapa kubu. Meja hijau juga telah menjadi bagian perjalanan PPP saat terbelah.   Drama perpecahan PPP dipicu oleh kehadiran ketua umum PPP Suryadharma Ali, saat kampanye akbar Partai Gerindra, 23 Maret 2014. Kehadiran Suryadharma di Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta, membuat beberapa pengurus geram. Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto (ketiga kiri) bersama Ketua Umum PPP Suryadharma Ali (kedua kiri) dan kader lainnya melakukan hormat saat kampanye akbar Partai Gerindra di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Minggu (23/3)--MI/IMMANUEL ANTONIUS. Belakangan PPP terbelah. Kubu PPP Romi lalu menggelar Muktamar 17 Oktober 2014 di Surabaya. Sementara kubu SDA, Djan Faridz, dan kawan-kawan menghelat muktamar pada 23 Oktober 2014. Keduanya pun menghasilkan ketua umum yang berbeda. Muktamar PPP di Surabaya mengukuhkan Romi sebagai ketua umum, sedangkan muktamar di kubu SDA mengkuhkan Djan Faridz sebagai ketua umum.