medcom.id, Jakarta: Ketua Umum Komite Masyarakat Prodem Pendukung (KMPP) Jokowi-JK, Noer Arifin meminta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly bersikap profesional menjalankan tugasnya sebagai wakil pemerintah. Ia diminta tidak ikut campur urusan internal partai politik terlalu dalam.
"Saya meminta Yasonna tidak bersikap seperti pembina partai politik, agar demokrasi tetap terjaga dan tidak menimbulkan kekerasan antar pihak," kata Noer melalui keterangan tertulis, Jumat (29/4/2016).
Menurut Noer, kasus tewasnya salah satu simpatisan PPP di Yogyakarta beberapa waktu lalu, merupakan dampak campur tangan berlebihan Yasonna. Noer menuding Yasonna mencederai semangat berdemokrasi bersih yang tengah dibangun Jokowi.
"Yasonna Laoly tidak bisa menciptakan iklim politik nasional dengan kegembiraan seperti yang dikatakan oleh Jokowi saat kampanye pilpres 2014 di hadapan kami,” ujar dia.
Noer menambahkan, Yasonna lebih menampakkan cara berpolitik yang mengedepankan adu domba antarkader dalam partai politik. Noer mencontohkan kasus yang menimpa Golkar dan PPP.
"Posisi pemerintah terkait undang-undang partai politik, dalam hal ini Kemenkumham yang dipimpin Yasonna Laoly, seharusnya independen dalam menyikapi kisruh di tubuh PPP dan Partai Golkar dan bukan malah mengadu domba," beber dia.
Noer juga meminta Menkumham membatalkan SK pengesahan kepengurusan Romahurmuziy dan Arsul Sani. Sebab, proses hukum masih berlangsung tingkat di Mahkamah Agung.
medcom.id, Jakarta: Ketua Umum Komite Masyarakat Prodem Pendukung (KMPP) Jokowi-JK, Noer Arifin meminta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly bersikap profesional menjalankan tugasnya sebagai wakil pemerintah. Ia diminta tidak ikut campur urusan internal partai politik terlalu dalam.
"Saya meminta Yasonna tidak bersikap seperti pembina partai politik, agar demokrasi tetap terjaga dan tidak menimbulkan kekerasan antar pihak," kata Noer melalui keterangan tertulis, Jumat (29/4/2016).
Menurut Noer, kasus tewasnya salah satu simpatisan PPP di Yogyakarta beberapa waktu lalu, merupakan dampak campur tangan berlebihan Yasonna. Noer menuding Yasonna mencederai semangat berdemokrasi bersih yang tengah dibangun Jokowi.
"Yasonna Laoly tidak bisa menciptakan iklim politik nasional dengan kegembiraan seperti yang dikatakan oleh Jokowi saat kampanye pilpres 2014 di hadapan kami,” ujar dia.
Noer menambahkan, Yasonna lebih menampakkan cara berpolitik yang mengedepankan adu domba antarkader dalam partai politik. Noer mencontohkan kasus yang menimpa Golkar dan PPP.
"Posisi pemerintah terkait undang-undang partai politik, dalam hal ini Kemenkumham yang dipimpin Yasonna Laoly, seharusnya independen dalam menyikapi kisruh di tubuh PPP dan Partai Golkar dan bukan malah mengadu domba," beber dia.
Noer juga meminta Menkumham membatalkan SK pengesahan kepengurusan Romahurmuziy dan Arsul Sani. Sebab, proses hukum masih berlangsung tingkat di Mahkamah Agung.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OJE)
