Jakarta: Komitmen hilirasasi dan pengelolaan bahan mentan Presiden Joko Widodo (Jokowi) didukung penuh. Kebijakan tersebut sesuai Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan penggunaan kekayaan alam sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
"Nah kata dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat itu bukan untuk dibagi-bagi, tetapi untuk value added atau manfaat yang lebih besar untuk rakyat Indonesia," ujar Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah saat dihubungi, Sabtu, 15 Oktober 2022.
Menurut dia, dukungan penuh terhadap transformasi ekononomi melalui hilirisasi dan industrialisasi bahan mentah mesti didukung penuh. Jangan sampai, Indonesia tidak mendapat manfaat sebesar-besarnya dari sumber daya alam yang dimiliki.
Piter mencontohkan sumber daya alam nikel dengan pasokan melimpah di Tanah Air. "Sudah seharusnya hal itu mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kita, khususnya rakyat Indonesia,” kata dia.
Akademisi ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar, Abd Hamid Paddu, sepakat dengan hal itu. Menurut dia, komitmen Jokowi sudah dirancang beberapa tahun lalu untuk mengurangi impor barang jadi dari negara lain.
Dia meminta hal tersebut disadari kalangan pengusaha. Sebab sumber daya Indonesia sangat banyak, sehingga perlu kolaborasi seluruh pihak mentransformasikan ekonomi melalui hilirisasi.
“Ketika industri dikembangkan, bahan yang diolah ini kemudian diekspor harganya jauh lebih tinggi,” kata dia.
Menurut Hamid, Jokowi masih punya cukup waktu untuk merealisasikan orkestrasi transformasi ekonomi. Sehingga, mobilisasi dan industrialisasi bahan mentah Indonesia benar-benar matang.
“Supaya mobilisasi atau deindustrialisasi itu untuk mengolah bahan baku kita, itu sudah benar-benar difokuskan pada tahun sekarang. Sehingga periode berikutnya kemudian itu tinggal dilanjutkan,” kata dia.
Jokowi berulang kali menegaskan soal pengolahan barang mentah di dalam negeri sebelum diekspor ke luar negeri. Kepala Negara memperingatkan Indonesia dibayangi ancaman resesi, sehingga mesti memperkuat fondasi ekonomi.
Jakarta: Komitmen
hilirasasi dan pengelolaan bahan mentan Presiden Joko Widodo (Jokowi) didukung penuh. Kebijakan tersebut sesuai Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan penggunaan kekayaan alam sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
"Nah kata dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat itu bukan untuk dibagi-bagi, tetapi untuk value added atau manfaat yang lebih besar untuk rakyat Indonesia," ujar Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah saat dihubungi, Sabtu, 15 Oktober 2022.
Menurut dia, dukungan penuh terhadap
transformasi ekononomi melalui hilirisasi dan industrialisasi bahan mentah mesti didukung penuh. Jangan sampai, Indonesia tidak mendapat manfaat sebesar-besarnya dari sumber daya alam yang dimiliki.
Piter mencontohkan sumber daya alam nikel dengan pasokan melimpah di Tanah Air. "Sudah seharusnya hal itu mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kita, khususnya rakyat Indonesia,” kata dia.
Akademisi ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar, Abd Hamid Paddu, sepakat dengan hal itu. Menurut dia, komitmen
Jokowi sudah dirancang beberapa tahun lalu untuk mengurangi impor barang jadi dari negara lain.
Dia meminta hal tersebut disadari kalangan pengusaha. Sebab sumber daya Indonesia sangat banyak, sehingga perlu kolaborasi seluruh pihak mentransformasikan ekonomi melalui hilirisasi.
“Ketika industri dikembangkan, bahan yang diolah ini kemudian diekspor harganya jauh lebih tinggi,” kata dia.
Menurut Hamid, Jokowi masih punya cukup waktu untuk merealisasikan orkestrasi transformasi ekonomi. Sehingga, mobilisasi dan industrialisasi bahan mentah Indonesia benar-benar matang.
“Supaya mobilisasi atau deindustrialisasi itu untuk mengolah bahan baku kita, itu sudah benar-benar difokuskan pada tahun sekarang. Sehingga periode berikutnya kemudian itu tinggal dilanjutkan,” kata dia.
Jokowi berulang kali menegaskan soal pengolahan barang mentah di dalam negeri sebelum diekspor ke luar negeri. Kepala Negara memperingatkan Indonesia dibayangi ancaman resesi, sehingga mesti memperkuat fondasi ekonomi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
