medcom.id, Jakarta: Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad dituding melakukan penyadapan, saat tentukan calon wakil presiden (cawapres) Jokowi. KPK mengatakan tidak akan menyadap orang yang berperkara.
"Kami tidak menyadap pihak yang tidak terkait penanganan perkara. Bahwa ada orang yang masuk penyadapan, itu soal lain. Kita tidak sadap orang-orang yang tidak ada kaitannya," kata Deputi Pencegahan KPK, Johan Budi SP, saat menggelar konferensi pers di Gedung KPK, Kamis (22/1/2015).
Saat ditanya apakah Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jendral PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, Johan mengaku tidak mengetahuinya. Menurutnya KPK hanya menyadap pihak-pihak yang berkaitan. "Saya tidak tahu apa Pak Hasto berperkara, karena saya tidak pada bidang menangani perkara," ujarnya.
Hasto menuding bahwa Ketua KPK Abraham Samad menyadap pembicaraan internal partai Koalisi Indonesia Hebat (KIH), saat tentukan cawapres Jokowi. Hal tersebut dikatakan Samad, saat Hasto diminta Jokowi untuk menyatakan bahwa cawapres yang terpilih adalah Jusuf Kalla (JK).
"Ketika saya ceritakan pada Abraham Samad, beliau mengatakan, ya, saya tahu. Karena saya sudah melakukan penyadapan'. Bahwa saya tahu yang menyebabkan kegagalan saya ini adalah bapak Budi Gunawan." Itu yang disampaikan (Abraham Samad) saat itu. Ada saya dan ada saksi," imbuh Hasto menirukan ucapan Abraham Samad.
Hasto menyarankan KPK, untuk membentuk komite etik. Hal ini dilakukan supaya, sebagai institusi penegak hukum KPK selalu bersikap netral, dan tidak ada oknum yang terpengaruh kepentingan politik. "Maka dari itu kami merekomendasikan kepada KPK untuk membentuk komite etik," terangnya.
medcom.id, Jakarta: Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad dituding melakukan penyadapan, saat tentukan calon wakil presiden (cawapres) Jokowi. KPK mengatakan tidak akan menyadap orang yang berperkara.
"Kami tidak menyadap pihak yang tidak terkait penanganan perkara. Bahwa ada orang yang masuk penyadapan, itu soal lain. Kita tidak sadap orang-orang yang tidak ada kaitannya," kata Deputi Pencegahan KPK, Johan Budi SP, saat menggelar konferensi pers di Gedung KPK, Kamis (22/1/2015).
Saat ditanya apakah Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jendral PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, Johan mengaku tidak mengetahuinya. Menurutnya KPK hanya menyadap pihak-pihak yang berkaitan. "Saya tidak tahu apa Pak Hasto berperkara, karena saya tidak pada bidang menangani perkara," ujarnya.
Hasto menuding bahwa Ketua KPK Abraham Samad menyadap pembicaraan internal partai Koalisi Indonesia Hebat (KIH), saat tentukan cawapres Jokowi. Hal tersebut dikatakan Samad, saat Hasto diminta Jokowi untuk menyatakan bahwa cawapres yang terpilih adalah Jusuf Kalla (JK).
"Ketika saya ceritakan pada Abraham Samad, beliau mengatakan, ya, saya tahu. Karena saya sudah melakukan penyadapan'. Bahwa saya tahu yang menyebabkan kegagalan saya ini adalah bapak Budi Gunawan." Itu yang disampaikan (Abraham Samad) saat itu. Ada saya dan ada saksi," imbuh Hasto menirukan ucapan Abraham Samad.
Hasto menyarankan KPK, untuk membentuk komite etik. Hal ini dilakukan supaya, sebagai institusi penegak hukum KPK selalu bersikap netral, dan tidak ada oknum yang terpengaruh kepentingan politik. "Maka dari itu kami merekomendasikan kepada KPK untuk membentuk komite etik," terangnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(YDH)
