medcom.id, Jakarta: Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal Gatot Nurmantyo enggan berkomentar banyak soal penunjukan dirinya sebagai calon panglima TNI oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia memohon dukungan agar proses ini berjalan lancar.
"Terima kasih, mohon doa restunya," kata Gatot kepada wartawan, Selasa (9/6/2015) malam.
Sementara, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen Wuryanto mengakui, Jenderal Gatot dicalonkan sebagai panglima. Namun, dia mengetahui kabar itu melalui media massa.
"Pemberitahuan informasi ini tidak diberikan langsung ke TNI AD. Tapi dari pemerintah ke DPR. Kita hanya jadi objek, dan hanya menerima, mengikuti apa yang diputuskan. Karenanya, kita masih memonitoring juga, sebab informasi yang diberikan tidak langsung ditujukan ke TNI AD," kata Wuryanto secara terpisah.
Wuryanto yakin, Presiden Jokowi sudah mempertimbangkan secara matang untuk memasukan nama Kasad sebagai calon panglima TNI kepada DPR. "Tentunya pemerintah dalam menunjuk telah melalui berbagai pertimbangan dan kajian dari semua calon yang memenuhi syarat. Semoga, semua ini membawa berkah tidak hanya bagi TNI tapi juga masyarakat," lanjut dia.
Mengenai pengganti Jenderal Gatot sebagai Kasad, Wuryanto menerangkan belum dibahas secara mendalam. Tapi, pihaknya mengaku memiliki beberapa sosok pengganti ideal, yakni jenderal bintang tiga. Mereka di antaranya, Wakasad Letjen TNI M. Munir, Pangkostrad Letjen TNI Mulyono, dan Dansesko Letjen TNI Sonny Widjaja.
Kemarin, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah membenarkan pimpinan DPR RI telah menerima surat dari Presiden Jokowi terkait penunjukan nama calon panglima TNI. Dia mengatakan, dalam surat tersebut Presiden Jokowi menunjuk Kasad Jenderal Gatot Nurmantyo untuk menggantikan Jenderal Moeldoko.
"Saya liat copy-annya sepintas cuma satu nama, Pak Gatot Nurmantyo dari Angkatan Darat," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa siang.
Fahri mengatakan, meski menjadi hak prerogatif presiden, pihaknya berharap Jokowi dapat menjelaskan perihal penunjukan Gatot sebagai panglima. "Ini tidak ada pelanggaran undang-undang. Tapi ini kan mengubah konsensus yang dibangun sepuluh tahun oleh Presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono)," terangnya.
Panglima TNI Jenderal Moeldoko akan pensiun pada 1 Agustus. Mantan Kasad itu menjadi panglima menggantikan Laksamana Agus Suhartono yang berasal dari Angkatan Laut. Dengan dipilihnya Gatot sebagai calon panglima, Jokowi otomatis memutus penggiliran jabatan panglima di tiga matra TNI. Pasalnya, Moeldoko dan Gatot sama-sama berasal dari Angkatan Darat.
Masalah panggiliran jabatan panglima tak dijelaskan secara gamblang di Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Pasal 13 Ayat 4 UU itu hanya menyatakan panglima dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan.
medcom.id, Jakarta: Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal Gatot Nurmantyo enggan berkomentar banyak soal penunjukan dirinya sebagai calon panglima TNI oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia memohon dukungan agar proses ini berjalan lancar.
"Terima kasih, mohon doa restunya," kata Gatot kepada wartawan, Selasa (9/6/2015) malam.
Sementara, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen Wuryanto mengakui, Jenderal Gatot dicalonkan sebagai panglima. Namun, dia mengetahui kabar itu melalui media massa.
"Pemberitahuan informasi ini tidak diberikan langsung ke TNI AD. Tapi dari pemerintah ke DPR. Kita hanya jadi objek, dan hanya menerima, mengikuti apa yang diputuskan. Karenanya, kita masih memonitoring juga, sebab informasi yang diberikan tidak langsung ditujukan ke TNI AD," kata Wuryanto secara terpisah.
Wuryanto yakin, Presiden Jokowi sudah mempertimbangkan secara matang untuk memasukan nama Kasad sebagai calon panglima TNI kepada DPR. "Tentunya pemerintah dalam menunjuk telah melalui berbagai pertimbangan dan kajian dari semua calon yang memenuhi syarat. Semoga, semua ini membawa berkah tidak hanya bagi TNI tapi juga masyarakat," lanjut dia.
Mengenai pengganti Jenderal Gatot sebagai Kasad, Wuryanto menerangkan belum dibahas secara mendalam. Tapi, pihaknya mengaku memiliki beberapa sosok pengganti ideal, yakni jenderal bintang tiga. Mereka di antaranya, Wakasad Letjen TNI M. Munir, Pangkostrad Letjen TNI Mulyono, dan Dansesko Letjen TNI Sonny Widjaja.
Kemarin, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah membenarkan pimpinan DPR RI telah menerima surat dari Presiden Jokowi terkait penunjukan nama calon panglima TNI. Dia mengatakan, dalam surat tersebut Presiden Jokowi menunjuk Kasad Jenderal Gatot Nurmantyo untuk menggantikan Jenderal Moeldoko.
"Saya liat copy-annya sepintas cuma satu nama, Pak Gatot Nurmantyo dari Angkatan Darat," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa siang.
Fahri mengatakan, meski menjadi hak prerogatif presiden, pihaknya berharap Jokowi dapat menjelaskan perihal penunjukan Gatot sebagai panglima. "Ini tidak ada pelanggaran undang-undang. Tapi ini kan mengubah konsensus yang dibangun sepuluh tahun oleh Presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono)," terangnya.
Panglima TNI Jenderal Moeldoko akan pensiun pada 1 Agustus. Mantan Kasad itu menjadi panglima menggantikan Laksamana Agus Suhartono yang berasal dari Angkatan Laut. Dengan dipilihnya Gatot sebagai calon panglima, Jokowi otomatis memutus penggiliran jabatan panglima di tiga matra TNI. Pasalnya, Moeldoko dan Gatot sama-sama berasal dari Angkatan Darat.
Masalah panggiliran jabatan panglima tak dijelaskan secara gamblang di Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Pasal 13 Ayat 4 UU itu hanya menyatakan panglima dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MBM)
