Jakarta: Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan judul pengumuman tender pemerintah tak informatif. Judul tender tidak lebih dari 20 karakter.
"Kita masih menemukan beberapa tender yang bahkan kurang dari 20 karakter," ujar peneliti ICW Siti Juliantari Rachman dalam konferensi pers virtual 'Satu Dekade Pengadaan Barang/Jasa di Indonesia: Analisis dan Pemanfaatan Open Tender', Senin, 26 April 2021.
ICW menemukan pengumuman tender dengan judul, pengadaan meubelair (mebel), pembangunan pagar, dan penataan lobi. Judul tersebut dinilai terlalu singkat jika menyasar dunia usaha.
Menurut Siti, judul yang terlalu ringkas membuat calon penawar kurang memahami pengumuman tender. Permasalahan judul tersebut seharusnya bisa dihindari.
"Karena mau mudah mencari pengadaannya (tetapi) pemerintah ketik judulnya saja kurang jelas," ujar Siti.
Siti mengatakan kondisi tersebut sudah terjadi sejak 2011. Kasus ini sempat turun dari 2,5 persen menjadi 1 persen pada 2013. Namun, meningkat lagi menjadi hampir 2 persen pada 2020.
"Artinya, terjadi penurunan integritas dari pemerintahan meski hanya sebesar 1 persen," ucap Siti.
Baca: Pengadaan Barang dan Jasa, Peran UMKM Perlu Ditingkatkan
Judul yang ringkas juga diperparah dengan deskripsi yang tidak lengkap. Temuan ICW, deskripsi pengumuman tender berkisar 60 karakter.
Dalam 10 tahun, pengguna 60 karakter sebesar 70 persen hanya terjadi pada 2013. Angka itu menurun menjadi hanya 60 persen pada 2020.
"Kalau kita cek, mereka sebutin di kolom deskripsi itu biasanya cuman 'aspal', 'satu paket', 'yupsz' gitu ya. Nah yang terakhir ini enggak tahu maksudnya," kata Siti.
Siti mengatakan situasi itu menyulitkan pelaku usaha maupun masyarakat. Masyarakat mengalami kendala dalam mengawasi pengadaan barang dan jasa.
"Kalau cek di deskripsi ternyata tidak menjawab juga, pagar seperti apa yang mau dibangun sama pemerintah, berapa panjangnya, berapa luasnya, dan berapa banyak. Itu kurang informatif," beber Siti.
Penelitian ICW tersebut menggunakan metodologi campuran antara kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif untuk menganalisis data pengadaan dari 2011 hingga 2020.
Pendekatan kualitatif untuk melihat seperti apa dan bagaimana data pengadaan barang dan jasa pemerintah yang tersedia melalui opentender.net. Data pada laman itu dimanfaatkan lebih lanjut oleh jurnalis, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan instansi pemerintah.
Jakarta: Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan judul pengumuman tender
pemerintah tak informatif. Judul tender tidak lebih dari 20 karakter.
"Kita masih menemukan beberapa tender yang bahkan kurang dari 20 karakter," ujar peneliti ICW Siti Juliantari Rachman dalam konferensi pers virtual 'Satu Dekade Pengadaan
Barang/Jasa di Indonesia: Analisis dan Pemanfaatan Open Tender', Senin, 26 April 2021.
ICW menemukan pengumuman tender dengan judul, pengadaan meubelair (mebel), pembangunan pagar, dan penataan lobi. Judul tersebut dinilai terlalu singkat jika menyasar dunia usaha.
Menurut Siti, judul yang terlalu ringkas membuat calon penawar kurang memahami pengumuman tender. Permasalahan judul tersebut seharusnya bisa dihindari.
"Karena mau mudah mencari pengadaannya (tetapi) pemerintah ketik judulnya saja kurang jelas," ujar Siti.
Siti mengatakan kondisi tersebut sudah terjadi sejak 2011. Kasus ini sempat turun dari 2,5 persen menjadi 1 persen pada 2013. Namun, meningkat lagi menjadi hampir 2 persen pada 2020.
"Artinya, terjadi penurunan integritas dari pemerintahan meski hanya sebesar 1 persen," ucap Siti.
Baca: Pengadaan Barang dan Jasa, Peran UMKM Perlu Ditingkatkan
Judul yang ringkas juga diperparah dengan deskripsi yang tidak lengkap. Temuan ICW, deskripsi pengumuman tender berkisar 60 karakter.
Dalam 10 tahun, pengguna 60 karakter sebesar 70 persen hanya terjadi pada 2013. Angka itu menurun menjadi hanya 60 persen pada 2020.
"Kalau kita cek, mereka sebutin di kolom deskripsi itu biasanya cuman 'aspal', 'satu paket', 'yupsz' gitu ya. Nah yang terakhir ini enggak tahu maksudnya," kata Siti.
Siti mengatakan situasi itu menyulitkan pelaku usaha maupun masyarakat. Masyarakat mengalami kendala dalam mengawasi pengadaan barang dan jasa.
"Kalau cek di deskripsi ternyata tidak menjawab juga, pagar seperti apa yang mau dibangun sama pemerintah, berapa panjangnya, berapa luasnya, dan berapa banyak. Itu kurang informatif," beber Siti.
Penelitian ICW tersebut menggunakan metodologi campuran antara kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif untuk menganalisis data pengadaan dari 2011 hingga 2020.
Pendekatan kualitatif untuk melihat seperti apa dan bagaimana data pengadaan barang dan jasa pemerintah yang tersedia melalui
opentender.net. Data pada laman itu dimanfaatkan lebih lanjut oleh jurnalis, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan instansi pemerintah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
