Jakarta: Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendorong rakyat ikut membantu menyelamatkan demokrasi. Partai Demokrat tengah menghadapi polemik setelah Kongres Luar Biasa (KLB) berlangsung di Deli Serdang, Sumatra Utara.
“Kami tentunya tidak bisa meminta bantuan kepada siapa pun kecuali kepada rakyat Indonesia,” kata AHY saat membuka rapat konsolidasi dengan ketua dan perwakilan pengurus daerah dari 34 provinsi, di Jakarta, Minggu, 7 Maret 2021.
Menurut AHY, KLB yang menunjuk Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai ketua umum tandingan merupakan serangan terhadap demokrasi dan penegakan hukum. AHY menekankan Partai Demokrat menolak KLB bukan sekadar mempertahankan kedaulatan dan eksistensi partai, melainkan menjaga muruah demokrasi serta kedaulatan partai politik di Indonesia.
Baca: AHY: Moeldoko Musuh Kita Bersama
“Kita tidak ingin bila ini dibiarkan begitu saja, bila kita hanya menerima situasi dengan biasa-biasa saja, maka jangan harapkan kebebasan di negeri ini dijamin oleh negara. kebebasan berpendapat, kebebasan berorganisasi, kebebasan untuk berpolitik itu adalah hak kita semua, hak warga negara, hak partai politik,” ujar AHY di hadapan para kader Partai Demokrat.
Dalam kesempatan itu, AHY menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai kelompok masyarakat yang memberi dukungan untuk Partai Demokrat. Dia menilai apa yang diperjuangkan Partai Demokrat juga menjadi harapan rakyat.
AHY menggelar rangkaian rapat konsolidasi di kantor pusat Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Demokrat, di Jalan Proklamasi No 41, Jakarta. Hal ini untuk merespons KLB Partai Demoktar di Deli Serdang, Jumat, 5 Maret 2021.
Jakarta: Ketua Umum (Ketum)
Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendorong rakyat ikut membantu menyelamatkan demokrasi. Partai Demokrat tengah menghadapi polemik setelah Kongres Luar Biasa (
KLB) berlangsung di Deli Serdang, Sumatra Utara.
“Kami tentunya tidak bisa meminta bantuan kepada siapa pun kecuali kepada rakyat Indonesia,” kata AHY saat membuka rapat konsolidasi dengan ketua dan perwakilan pengurus daerah dari 34 provinsi, di Jakarta, Minggu, 7 Maret 2021.
Menurut AHY, KLB yang menunjuk Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai ketua umum tandingan merupakan serangan terhadap demokrasi dan penegakan hukum. AHY menekankan Partai Demokrat menolak KLB bukan sekadar mempertahankan kedaulatan dan eksistensi partai, melainkan menjaga muruah demokrasi serta kedaulatan partai politik di Indonesia.
Baca:
AHY: Moeldoko Musuh Kita Bersama
“Kita tidak ingin bila ini dibiarkan begitu saja, bila kita hanya menerima situasi dengan biasa-biasa saja, maka jangan harapkan kebebasan di negeri ini dijamin oleh negara. kebebasan berpendapat, kebebasan berorganisasi, kebebasan untuk berpolitik itu adalah hak kita semua, hak warga negara, hak partai politik,” ujar AHY di hadapan para kader Partai Demokrat.
Dalam kesempatan itu, AHY menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai kelompok masyarakat yang memberi dukungan untuk Partai Demokrat. Dia menilai apa yang diperjuangkan Partai Demokrat juga menjadi harapan rakyat.
AHY menggelar rangkaian rapat konsolidasi di kantor pusat Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Demokrat, di Jalan Proklamasi No 41, Jakarta. Hal ini untuk merespons KLB Partai Demoktar di Deli Serdang, Jumat, 5 Maret 2021.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
