KPU Yakin Pemilih Ganda tak Sampai 25 Juta

Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) yakin jumlah pemilih ganda dalam daftar pemilih tetap (DPT) tidak sampai 25 juta. KPU meyakinkan pemutakhiran data pemilih terus dilakukan hingga penetapan DPT.   Hal itu disampaikan Komisioner KPU Viryan Azis menanggapi temuan dari koalisi partai politik pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang menyebut ada sekitar 25 juta data pemilih ganda.   "Kami yakin jumlah data pemilih ganda tidak sampai 25 juta," kata Viryan di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 4 September 2018.   Viryan mengatakan koalisi Prabowo menggunakan tiga elemen data untuk menyisir data pemilih ganda, yaitu Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, dan tanggal lahir. Namun Viryan mengatakan data NIK yang digunakan koalisi Prabowo merupakan data yang diberikan KPU kepada parpol saat rekapitulasi daftar pemilih sementara (DPS) 12 Juli 2018.   Data NIK itu, lanjut Viryan, merupakan versi NIK yang dihilangkan empat angka terakhir karena ada permintaan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kemendagri demi menjaga kerahasiaan data.   "Sangat mungkin analisis yang dilakukan menggunakan elemen NIK yang empat angka terakhirnya dihilangkan. Jadi yang digunakan NIK 12 digit, bukan 16 digit. Tentu hasilnya akan berbeda, karena dalam data itu, satu digit angka saja hilang, maka hasilnya berbeda," tandas Viryan. Baca: Kubu Prabowo Minta KPU Tunda Pengumuman DPT   Meski begitu, Viryan mengapresiasi upaya koalisi Prabowo dalam menganalisis data pemilih. Namun dia menegaskan, KPU melakukan pemutakhiran data pemilih dengan metode berjenjang dan diawasi oleh banyak pihak, termasuk Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan masyarakat.   "Dalam proses ini kita melibatkan hampir kurang lebih 500.000 petugas pemutakhiran dari masyarakat. Penetapan DPT juga dilakukan berjenjang, tidak langsung ke tingkat pusat, tapi dimulai dari bawah, sehingga kami meyakini jumlah data pemilih ganda, kalaupun ada, tidak sampai 25 juta," tegas Viryan.   Sebelumnya, sekretaris jenderal partai politik pengusung pasangan bakal calon Prabowo - Sandiaga mengungkap adanya identitas ganda pada DPS untuk Pemilu 2019 mendatang.   Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mustafa Kamal mengatakan, pihaknya menemukan 25 juta identitas ganda dari 137 juta pemilih yang terdaftar dalam DPS milik KPU.   "Dari 137 juta pemilih terdapat 25 juta pemilih ganda di beberapa daerah. Bahkan di beberapa tempat ditemukan sampai 11 kali digandakan," ujar Mustafa saat memberikan keterangan di kawasan Sudirman, Jakarta, Senin 3 September 2018.