Intelijen Militer Harus Dilibatkan Berantas Terorisme

Arga sumantri 15 Mei 2018 17:00 WIB
terorismerevisi uu terorisme
Intelijen Militer Harus Dilibatkan Berantas Terorisme
Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Soleman B Ponto. Foto: MI/M Irfan
Jakarta: Intelijen militer harus dilibatkan dalam setiap pemberantasan terorisme. Alasannya, kata eks Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI Soleman B Ponto, operasi intelijen sudah menjadi makanan harian militer.

"Revisi UU (Terorisme) tak akan menyelesaikan persoalan terorisme," kata Soleman dalam 'Diskusi Roundtable Rangkaian 20 Tahun Reformasi: Ketahanan Nasional Yang Tercabik Sepanjang Era Reformasi', yang diselenggarakan Media Group, di Jakarta, Selasa, 15 Mei 2018.

Menurut dia, operasi dan kegiatan intelijen adalah satu-satunya dan cara tertua di dunia untuk mengetahui isi kepala pelaku teroris. "Jadi, harus terus menerus didekati dengan pendekatan intelijen," katanya.


Dan militer, kata dia, punya banyak cara untuk melaksanakan kegiatan intelijen. "Di masa damai pun, TNI terus melakukan kegiatan intelijen. Agar saat perang, data sudah di tangan," katanya.

Ia melanjutkan, hidup matinya militer ada di tangan intelijen. "Tanpa intelijen, pertempuran tak pernah dimenangkan."

Ia mencontohkan bagaimana Presiden kedua RI Soeharto memberi tugas ganda kepada Benny Moerdani semasa dia berkuasa. "Intelijen dibutuhkan untuk membuat negara ini tenang," katanya.

Untuk itu, ia meminta pemerintah melibatkan intelijen militer dalam setiap upaya membongkar sel teroris.

Baca: DPR Didesak Rampungkan Revisi UU Terorisme

Ia juga meminta pemerintah memperkuat gerakan pencegahan. Menurutnya, rentetan bom bunuh diri yang terjadi di Surabaya, Minggu dan Senin (13-14 Mei 2018), merupakan buah dari gagalnya deradikalisasi.

Walaupun 90 persen program pencegahan terorisme berhasil dilakukan, jika 10 persennya terjadi bom bunuh diri, program itu dikategorikan gagal.

"Kalau sudah ada bom, berarti sudah gagal pencegahannya," kata dia.

Dan yang bertanggung jawab terhadap program pencegahan ini, kata dia, adalah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

"BNPT seharusnya bekerja keras melakukan pencegahan ini," kata dia.





(UWA)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id