Presiden Joko Widodo/MI/Panca Syurkani
Presiden Joko Widodo/MI/Panca Syurkani

Jokowi: Waktu Komoditas Termahal di Dunia

Achmad Zulfikar Fazli • 30 April 2018 10:53
Jakarta: Presiden Joko Widodo meminta jajarannya bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin dalam bekerja. Waktu merupakan komoditas termahal di dunia.
 
Jokowi menyebut califoranium 252 atau zat kimia untuk eksplorasi migas menjadi  komoditas termahal dengan harga US$27 juta per gram atau Rp375 miliar per gram. Racun kalajengking juga dianggap mahal dengan angka Rp145 miliar per liter. Semua itu masih kalah dengan waktu.
 
"Saya juga enggak ngerti barangnya. Tapi meskipun ada komoditas yang paling mahal di dunia, yang paling mahal adalah waktu," kata Jokowi dalam peresmian pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2018 di Hotel Sahid, Jakarta, Senin, 30 April 2018.

Menurut dia, waktu berjalan begitu cepat dan membuat perubahan. Ia membeberkan belum ada telepon genggam 30 tahun lalu. Setiap orang harus ke kantor atau kembali ke rumah untuk menelepon.
 
Seiring waktu, telepon genggam dan mesin fax muncul. Namun, mesin fax kurang familiar di kalangan anak muda sekarang. Apalagi, muncul perpaduan mesin foto kopi dan telepon.
 
Bahkan, terang dia, teknologi saat ini sudah lebih canggih. Ada aplikasi WhatsApp Messenger, Twitter, Facebook, serta Instagram. Semua informasi menjadi lebih cepat dibandingkan beberapa tahun belakangan.
 
"Sekarang di mana pun kita langsung WA, bisa ngetweet, update status di FB, waktu lewat semakin cepat," ucap dia.
 
Perkembangan teknologi yang semakin canggih memunculkan banyak potensi. Ia meminta waktu ini betul-betul diperhatikan dan dimanfaatkan.
 
"Dan, kalau yang namanya waktu menjadi komoditas yang mahal, artinya musuh nomor satu kita adalah buang-buang waktu," tegas dia.
 
Ia meminta jajarannya di tingkat pusat dan daerah tak lagi mebinggalkan segala bentuk aturan atau regulasi yang menghabiskan waktu. Tak boleh ada pekerjaan bertele-tele, rantai perizinan rumit, serta rantai birokrasi panjang dan berbelit-belit.
 
"Yang namanya rantai prosedur yang berbelit-belit, sudah waktunya kita tinggalkan. Karena masih banyak baik di pusat, provinsi, kabupaten atau kota masih banyak kejadiannya," ucap eks Gubernur DKI Jakarta itu.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OJE)


TERKAIT

BERITA LAINNYA

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan