medcom.id, Jakarta: Menko Polhukam dianggap terlalu jauh campur tangan dengan minta Polri melarang penyelenggaraan Musyawarah Nasional ke IX Partai Golkar di Bali. Namun bagi Tedjo Edy Pudjianto menganggap tindakan yang diambil wajar untuk memberikan informasi, bukan intervensi seperti yang disampaikan banyak pihak.
"Itulah yang salah, saya tidak pernah intervensi, hanya mengingatkan memberitahu situasi seperti ini," kata Tedjo selepas pertemuan di Istana Bogor, Bogor, Bogort, Jumat (28/11/2014).
Tedjo menganggap pihak yang menuduh pemerintah melakukan intervensi seharusnya berterima kasih. Karena, lanjut dia, pemerintah telah mewanti-wanti penyelenggara mengenai dampak yang dapat muncul akibat penyelenggaraan Munas itu.
"Mestinya terima kasih, oh saya dapat informasi seperti ini. Ini bukannya terima kasih masa dituduh intervensi," kata Tedjo.
Sebelumnya, rekomendasi Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdjiatno agar Munas Golkar dilaksanakan pada 2015 menuai kontroversi. Faktor keamanan menjadi alasan untuknya dalam memberi rekomendasi tersebut. Sebab itu, banyak pihak menilai pemerintah mulai mengintervensi urusan partai politik.
"Ini intervensi dan ini sangat jelas misi politik kepada Partai Golkar. Masih banyak masalah polhukam lain, misalnya bentrok TNI-Polri, itu saja tidak becus, malah mau mengurus soal tempat dan waktu, apa urusannya? Itu sangat murahan," kata Wakil Ketua DPR dari Partai Gerindra Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/11/2014).
medcom.id, Jakarta: Menko Polhukam dianggap terlalu jauh campur tangan dengan minta Polri melarang penyelenggaraan Musyawarah Nasional ke IX Partai Golkar di Bali. Namun bagi Tedjo Edy Pudjianto menganggap tindakan yang diambil wajar untuk memberikan informasi, bukan intervensi seperti yang disampaikan banyak pihak.
"Itulah yang salah, saya tidak pernah intervensi, hanya mengingatkan memberitahu situasi seperti ini," kata Tedjo selepas pertemuan di Istana Bogor, Bogor, Bogort, Jumat (28/11/2014).
Tedjo menganggap pihak yang menuduh pemerintah melakukan intervensi seharusnya berterima kasih. Karena, lanjut dia, pemerintah telah mewanti-wanti penyelenggara mengenai dampak yang dapat muncul akibat penyelenggaraan Munas itu.
"Mestinya terima kasih, oh saya dapat informasi seperti ini. Ini bukannya terima kasih masa dituduh intervensi," kata Tedjo.
Sebelumnya, rekomendasi Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdjiatno agar Munas Golkar dilaksanakan pada 2015 menuai kontroversi. Faktor keamanan menjadi alasan untuknya dalam memberi rekomendasi tersebut. Sebab itu, banyak pihak menilai pemerintah mulai mengintervensi urusan partai politik.
"Ini intervensi dan ini sangat jelas misi politik kepada Partai Golkar. Masih banyak masalah polhukam lain, misalnya bentrok TNI-Polri, itu saja tidak becus, malah mau mengurus soal tempat dan waktu, apa urusannya? Itu sangat murahan," kata Wakil Ketua DPR dari Partai Gerindra Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/11/2014).
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LHE)
