medcom.id, Jakarta: Pelaksanaan Munas Partai Golkar hingga kini belum mendapatkan izin dari pihak kepolisian. Menteri Kordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhy Purdijatno masih tetap menyarankan agar pelaksanaan Munas di Bali yang direncanakan 30 November ditunda.
"Saya enggak bisa dibayangkan jika digelar di Bali yang dihadiri lebih dari 2000 orang. Saya enggak bisa bayangkan apa yang akan terjadi di sana. Kami menyarankan agar ditinjau kembali, saya juga sarankan kedua kubu rekonsiliasi, bicara gimana supaya enggak terjadi kisruh di Bali," kata Tedjo saat berbincang dengan Metro TV, Kamis (28/11/2014).
Menko Polhukam menegaskan, pihaknya tidak melarang Golkar menyelenggarakan Munas. Namun, ia mengatakan, sebagai pemimpinan penjaga keamanan di negara ini, Menko Polhukam meminta Partai Golkar menyelesaikan masalahnya secara internal terlebih dulu daripada mengganggu keamanan di Bali jika berakhir ricuh seperti peristiwa pada Selasa 25 November lalu.
"Tidak ada hak kami melarang Munas, saya concern dengan lokasi di Bali dan waktunya bertepatan dengan peak season turis di Bali. Karena Partai Golkar ini milik kedua kubu, alangkah baiknya kedua kubu bicara baik-baik, agar keamanan di Indonesia bisa tetap terjaga," ujarnya.
Seperti diketahui, Partai Golkar saat ini tengah dilanda perpecahan lantaran terbelah menjadi dua kubu, yaitu kubu Ical dan Agung Laksono.
Perpecahan itu disebabkan waktu pelaksanaan Munas yang dipercepat dari rekomendasi yang pernah disampaikan pada Munas VIII di Pekanbaru, Riau, tahun 2009 lalu. Kubu Ical, inginkan Munas akhir November ini dengan alasan hasil resmi Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di Yogyakarta beberapa waktu lalu.
Sementara, kubu Agung Laksono menginginkan, Munas dilakukan pada Januari 2015, sesuai dengan rekomendasi Munas sebelumnya. Selanjutnya, dengan jeda waktu yang cukup panjang, para calon ketua umum dapat menggalang kekuatan dan dukungan dari berbagai daerah.
medcom.id, Jakarta: Pelaksanaan Munas Partai Golkar hingga kini belum mendapatkan izin dari pihak kepolisian. Menteri Kordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhy Purdijatno masih tetap menyarankan agar pelaksanaan Munas di Bali yang direncanakan 30 November ditunda.
"Saya enggak bisa dibayangkan jika digelar di Bali yang dihadiri lebih dari 2000 orang. Saya enggak bisa bayangkan apa yang akan terjadi di sana. Kami menyarankan agar ditinjau kembali, saya juga sarankan kedua kubu rekonsiliasi, bicara gimana supaya enggak terjadi kisruh di Bali," kata Tedjo saat berbincang dengan
Metro TV, Kamis (28/11/2014).
Menko Polhukam menegaskan, pihaknya tidak melarang Golkar menyelenggarakan Munas. Namun, ia mengatakan, sebagai pemimpinan penjaga keamanan di negara ini, Menko Polhukam meminta Partai Golkar menyelesaikan masalahnya secara internal terlebih dulu daripada mengganggu keamanan di Bali jika berakhir ricuh seperti peristiwa pada Selasa 25 November lalu.
"Tidak ada hak kami melarang Munas, saya
concern dengan lokasi di Bali dan waktunya bertepatan dengan
peak season turis di Bali. Karena Partai Golkar ini milik kedua kubu, alangkah baiknya kedua kubu bicara baik-baik, agar keamanan di Indonesia bisa tetap terjaga," ujarnya.
Seperti diketahui, Partai Golkar saat ini tengah dilanda perpecahan lantaran terbelah menjadi dua kubu, yaitu kubu Ical dan Agung Laksono.
Perpecahan itu disebabkan waktu pelaksanaan Munas yang dipercepat dari rekomendasi yang pernah disampaikan pada Munas VIII di Pekanbaru, Riau, tahun 2009 lalu. Kubu Ical, inginkan Munas akhir November ini dengan alasan hasil resmi Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di Yogyakarta beberapa waktu lalu.
Sementara, kubu Agung Laksono menginginkan, Munas dilakukan pada Januari 2015, sesuai dengan rekomendasi Munas sebelumnya. Selanjutnya, dengan jeda waktu yang cukup panjang, para calon ketua umum dapat menggalang kekuatan dan dukungan dari berbagai daerah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LOV)
