Prasetyo, Jaksa Agung Rasa Politik?

medcom.id, Jakarta: Presiden Joko Widodo mengangkat M Prasetyo sebagai Jaksa Agung. Namun apakah benar mantan salah satu anggota DPR fraksi NasDem itu tidak pantas menjadi Jaksa Agung? Prasetyo memiliki rekam jejak (track record) yang panjang semenjak menyelesaikan pendidikan Hukum di Universitas Lampung pada tahun 1971. Hanya butuh dua tahun sejak tamat kuliah sebelum Prasetyo diangkat sebagai Kepala Bagian Keuangan dan Materil di Bengkulu oleh Kejaksaan Agung RI. Beragam posisi diemban Prasetyo dalam karirnya di dalam Kejaksaan Agung RI. Di tahun-tahun terakhirnya mengabdi dalam lembaga yudikatif, Prasetyo sempat menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Kejaksaan Agung RI dan Kepala Kejaksaan Tinggi NTT Kejaksaan Agung RI. Bahkan pada tahun 2005 hingga 2006, Prasetyo diangkat sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI. Pada tahun 2011, barulah karir Prasetyo dalam politik mulai mencuat. Dia menjadi Anggota Dewan Pertimbangan DPP Ormas Nasional Demokrat. Pada tahun 2013, dia menjadi anggota Mahkamah partai NasDem. Prasetyo terpilih menjadi anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah II untuk periode 2014-2019 pada pemilu tahun 2014. Namun sebelum diangkat menjadi Jaksa Agung dalam Kabinet Kerja, Prasetyo memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai anggota DPR. Bahkan sebelum dilantik, dia mengundurkan diri sebagai politikus partai NasDem. Berikut Profil Jaksa Agung Kabinet Kerja Jokowi-JK: Nama: M Prasetyo Lahir: Tuban (Jawa Timur), 9 Mei 1947 Agama: Islam Keluarga Istri: Ros Ellyana Anak: 3 (tiga) orang Pendidikan SMA Negeri Bojonegoro Indonesia (1965) Fakultas S-1 Hukum Universitas Lampung (1971) Karir Pemerintahan (1973-1973) Kepala Bagian Keuangan dan Materil di Bengkulu Kejaksaan Agung RI (1973-1973) Kepala Bagian Personalia di Bengkulu Kejaksaan Agung RI (1975-1976) Kasi Barang Bukti dan Hasil Pendapatan Dinas Kejaksaan di Jayapura Kejaksaan Agung RI (1976-1978) Bendaharawan Khusus/Penerimaan di Jayapura Kejaksaan Agung RI (1978-1979) Kepala Seksi Penuntutan i Irian Jaya Kejaksaan Agung RI (1978-1978) Pjs. Kasubbag Pembinaan di Jayapura Kejaksaan Agung RI (1979-1980) Pjs. Kajari Wamena Kejaksaan Agung RI (1980) Kepala Seksi Operasi di Jayapura Kejaksaan Agung RI (1981-1984) Kasubbag Pembinaan di Bekasi Kejaksaan Agung RI (1984-1987) Kepala Seksi Tindak Pidana Umum di Jember Kejaksaan Agung RI (1987-1988) Kepala Seksi Intelijen di Jakarta Timur Kejaksaan Agung RI (1988-1990) Kepala Seksi Tindak Pidana Umum di Jakarta Timur Kejaksaan Agung RI (1990-1994) Asisten Intelijen di Sumatera Bara Kejaksaan Agung RI (1990-1992) Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bumi Kejaksaan Agung RI (1994-1995) Kepala Kejaksaan Negeri Kediri Kejaksaan Agung RI (1995-1998) Kasub Direktorat Pengamanan Sumber Daya Manusia Kejaksaan Agung RI (1998-1999) Direktur Politik pada JAM Inteljen Kejaksaan Agung RI (1998) Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan Kejaksaan Agung RI (1998) Asisten Intelijen Sumatera Selatan Kejaksaan Agung RI (1999-2000) Kepala Kejaksaan Tinggi NTT Kejaksaan Agung RI (2000-2003) Inspektur Kepegawaian dan Tugas Umum Pengawasan Kejaksaan Agung RI (2003-2005) Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Kejaksaan Agung RI (2005-2006) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI (2005-2006) Direktur Upaya Hukum Eksekusi dan Eksaminasi Kejaksaan Agung RI Karir Politik (2011) Anggota Dewan Pertimbangan DPP Ormas Nasional Demokrat (2013) Anggota Mahkamah Partai Nasional Demokrat (2014) Terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2014 - 2019