medcom.id Jakarta: Partai Gerindra menilai ada yang aneh dengan rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) pilkada langsung. Gerindra menilai langkah SBY itu lucu.
"Kami ketawa dan kaget, kan lucu. RUU ini kan beliau yang mulai," kata Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (1/10/2014).
Hashim menjelaskan, RUU Pilkada yang disahkan Sidang Paripurna, 26 September lalu, merupakan gagasan Presiden SBY. Menteri Dalam Negeri Gamwan Fauzi juga memberikan pidato pada pengesahan UU itu.
Karena itu, kata Hashim, sesuatu yang aneh jika seseorang yang mengajukan RUU saat disahkan menjadi UU justru ingin membatalkannya. "Masa beliau mau batalkan produk beliau sendiri," kata Hashim.
Perppu yang akan dikeluarkan Presiden SBY itu nantinya akan diberikan kepada DPR terlebih dahulu. Hashim mengatakan sangat mungkin Perppu itu akan kandas di DPR jika Koalisi Merah Putih tetap utuh seperti saat ini.
"Saya kira ya, kalau Koalisi Merah Putih tetap utuh, saya kira akan ditolak," tegas Hashim.
medcom.id Jakarta: Partai Gerindra menilai ada yang aneh dengan rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) pilkada langsung. Gerindra menilai langkah SBY itu lucu.
"Kami ketawa dan kaget, kan lucu. RUU ini kan beliau yang mulai," kata Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (1/10/2014).
Hashim menjelaskan, RUU Pilkada yang disahkan Sidang Paripurna, 26 September lalu, merupakan gagasan Presiden SBY. Menteri Dalam Negeri Gamwan Fauzi juga memberikan pidato pada pengesahan UU itu.
Karena itu, kata Hashim, sesuatu yang aneh jika seseorang yang mengajukan RUU saat disahkan menjadi UU justru ingin membatalkannya. "Masa beliau mau batalkan produk beliau sendiri," kata Hashim.
Perppu yang akan dikeluarkan Presiden SBY itu nantinya akan diberikan kepada DPR terlebih dahulu. Hashim mengatakan sangat mungkin Perppu itu akan kandas di DPR jika Koalisi Merah Putih tetap utuh seperti saat ini.
"Saya kira ya, kalau Koalisi Merah Putih tetap utuh, saya kira akan ditolak," tegas Hashim.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DOR)