medcom.id, Jakarta: Fraksi Partai Gerindra mendesak Presiden Joko `Jokowi` Widodo membatalkan keputusan penaikan harga BBM bersubsidi. Ketua Fraksi Gerindra Ahmad Muzani membeberkan beberapa alasan mengapa Gerindra ngotot agar Jokowi mencabut keputusan penaikan harga bensin dan solar.
"Setelah 28 hari menjadi presiden, Jokowi memberi keputusan mengejutkan. Masyarakat sedang menanti kehidupan lebih baik, kemudian Jokowi memutuskan menaikkan BBM," kata Muzani dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/11/2014).
Keputusan itu, tambah Muzani, tak hanya diambil di waktu yang tidak tepat. Gerindra memandang keputusan tersebut jauh dari harapan dan apa yang telah dijanjikan Jokowi saat kampanye.
Muzani memastikan, kebijakan penaikan BBM tidak tepat karena diambil ketika harga minyak dunia tengah melorot. Masyarakat dunia saat ini tengah berpesta menikmati murahnya harga minyak.
"Malaysia menurunkan BBM, China 7 kali menurunkan harga BBM. Tapi, ini tidak terjadi di Indonesia yang justru menaikkan harga BBM dengan harga tinggi," terang Sekretaris Jenderal Partai Gerindra itu.
Pemerintah, kata Muzani, hanya memberikan satu alasan, yakni kurs rupiah melebihi ambang batas APBN. Dalam APBN rupiah dipatok Rp11.600 per dolar AS.
"Sekarang dolar mencapai di atas Rp12 ribu. Itulah satu-satunya alasan yang disebut pemerintah. Angka Rp11.600/US$ menjadi Rp12 ribu hanya terpaut 4 persen. Tapi, kenyataannya kenaikan BBM mencapai 30 persen," beber Muzani.
Malam kemarin, Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan harga bensin dan solar. Bensin kini berharga Rp8.500 per liter, naik Rp2.000/liter. Sedangkan harga solar menjadi Rp7.500/liter dari sebelumnya Rp5.500/liter.
Pemerintah memastikan, kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp2.000/liter akan menambah belanja produktif di atas Rp100 triliun. Anggaran itu akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, dan mewujudkan visi Presiden Jokowi, seperti pembangunan sektor maritim.
Jokowi mengatakan, dalam kurun lima tahun terakhir, pemerintah menyediakan dana subsidi BBM hingga Rp714 triliun, tapi subsidi untuk bidang lain jauh lebih kecil. Dalam waktu yang sama, pemerintah hanya menganggarkan Rp220 triliun untuk kesehatan dan Rp574 triliun untuk infrastruktur.
medcom.id, Jakarta: Fraksi Partai Gerindra mendesak Presiden Joko `Jokowi` Widodo membatalkan keputusan penaikan harga BBM bersubsidi. Ketua Fraksi Gerindra Ahmad Muzani membeberkan beberapa alasan mengapa Gerindra ngotot agar Jokowi mencabut keputusan penaikan harga bensin dan solar.
"Setelah 28 hari menjadi presiden, Jokowi memberi keputusan mengejutkan. Masyarakat sedang menanti kehidupan lebih baik, kemudian Jokowi memutuskan menaikkan BBM," kata Muzani dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/11/2014).
Keputusan itu, tambah Muzani, tak hanya diambil di waktu yang tidak tepat. Gerindra memandang keputusan tersebut jauh dari harapan dan apa yang telah dijanjikan Jokowi saat kampanye.
Muzani memastikan, kebijakan penaikan BBM tidak tepat karena diambil ketika harga minyak dunia tengah melorot. Masyarakat dunia saat ini tengah berpesta menikmati murahnya harga minyak.
"Malaysia menurunkan BBM, China 7 kali menurunkan harga BBM. Tapi, ini tidak terjadi di Indonesia yang justru menaikkan harga BBM dengan harga tinggi," terang Sekretaris Jenderal Partai Gerindra itu.
Pemerintah, kata Muzani, hanya memberikan satu alasan, yakni kurs rupiah melebihi ambang batas APBN. Dalam APBN rupiah dipatok Rp11.600 per dolar AS.
"Sekarang dolar mencapai di atas Rp12 ribu. Itulah satu-satunya alasan yang disebut pemerintah. Angka Rp11.600/US$ menjadi Rp12 ribu hanya terpaut 4 persen. Tapi, kenyataannya kenaikan BBM mencapai 30 persen," beber Muzani.
Malam kemarin, Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan harga bensin dan solar. Bensin kini berharga Rp8.500 per liter, naik Rp2.000/liter. Sedangkan harga solar menjadi Rp7.500/liter dari sebelumnya Rp5.500/liter.
Pemerintah memastikan, kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp2.000/liter akan menambah belanja produktif di atas Rp100 triliun. Anggaran itu akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, dan mewujudkan visi Presiden Jokowi, seperti pembangunan sektor maritim.
Jokowi mengatakan, dalam kurun lima tahun terakhir, pemerintah menyediakan dana subsidi BBM hingga Rp714 triliun, tapi subsidi untuk bidang lain jauh lebih kecil. Dalam waktu yang sama, pemerintah hanya menganggarkan Rp220 triliun untuk kesehatan dan Rp574 triliun untuk infrastruktur.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(ICH)
