Jakarta: Dewan Perwakilan Daerah (DPD) diharapkan lebih menonjolkan perannya di periode kedua pemerintahan Joko Widodo. Terutama, mendukung Nawacita.
"Harus punya pengalaman di pemerintahan pusat, dan daerah. Kalaupun pernah aktif di partai atau pernah di DPR, tidak masalah. Malah bagus. Karena tugas pemimpin DPD itu harus mampu menjalin hubungan dengan elite di pemerintahan ataupun di DPR," kata pengamat kebijakan sosial dan publik Universitas Padjajaran, Didin Muhafidin, di Jakarta, Kamis 15 Agustus 2019.
Didin menyebut DPD harus lebih vokal bukan hanya sebagai lembaga pelengkap di parlemen. DPD membutuhkan orang-orang berpengalaman yang mengetahui permasalahan baik itu nasional dan daerah.
Sehingga, dapat menjembatani aspirasi daerah di tingkat pusat. Serta menjembatani hubungan dengan partai politik.
Ia mengaku belum melihat peran dan fungsi DPD dalam meningkatkan kesejahteraan daerah. Padahal, DPD memiliki peran penting dalam memajukan pembangunan di daerah.
(Baca juga: Pengamat: Fungsi DPD Perlu Penguatan)
"Tak bisa dipungkiri, kemajuan dan kesejahteraan suatu bangsa tak bisa dilepaskan dari kondisi di daerah. Karena itu, keberadaan DPD sangat dibutuhkan untuk menjamin kesejahteraan setiap daerah di Indonesia," kata dia.
Program Nawacita Presiden Joko Widodo bisa terealisasi jika peran DPD dioptimalkan. Seharusnya DPD yang paling mengetahui permasalahan di daerah khususnya masalah kemiskinan.
"DPD bisa menjadi sumber informasi bagi DPR atau pemerintah. Target daerah bisa tematik, misalnya untuk pariwisata, industri, pertanian, dan lainnya, itu yang tahu anggota DPD, karena anggota DPD harus monitoring dan melibatkan masyarakat lokal. Yang paling tahu potensi lokal mereka adalah perwakilan daerah," ujar dia.
Jakarta: Dewan Perwakilan Daerah (DPD) diharapkan lebih menonjolkan perannya di periode kedua pemerintahan Joko Widodo. Terutama, mendukung Nawacita.
"Harus punya pengalaman di pemerintahan pusat, dan daerah. Kalaupun pernah aktif di partai atau pernah di DPR, tidak masalah. Malah bagus. Karena tugas pemimpin DPD itu harus mampu menjalin hubungan dengan elite di pemerintahan ataupun di DPR," kata pengamat kebijakan sosial dan publik Universitas Padjajaran, Didin Muhafidin, di Jakarta, Kamis 15 Agustus 2019.
Didin menyebut DPD harus lebih vokal bukan hanya sebagai lembaga pelengkap di parlemen. DPD membutuhkan orang-orang berpengalaman yang mengetahui permasalahan baik itu nasional dan daerah.
Sehingga, dapat menjembatani aspirasi daerah di tingkat pusat. Serta menjembatani hubungan dengan partai politik.
Ia mengaku belum melihat peran dan fungsi DPD dalam meningkatkan kesejahteraan daerah. Padahal, DPD memiliki peran penting dalam memajukan pembangunan di daerah.
(Baca juga:
Pengamat: Fungsi DPD Perlu Penguatan)
"Tak bisa dipungkiri, kemajuan dan kesejahteraan suatu bangsa tak bisa dilepaskan dari kondisi di daerah. Karena itu, keberadaan DPD sangat dibutuhkan untuk menjamin kesejahteraan setiap daerah di Indonesia," kata dia.
Program Nawacita Presiden Joko Widodo bisa terealisasi jika peran DPD dioptimalkan. Seharusnya DPD yang paling mengetahui permasalahan di daerah khususnya masalah kemiskinan.
"DPD bisa menjadi sumber informasi bagi DPR atau pemerintah. Target daerah bisa tematik, misalnya untuk pariwisata, industri, pertanian, dan lainnya, itu yang tahu anggota DPD, karena anggota DPD harus monitoring dan melibatkan masyarakat lokal. Yang paling tahu potensi lokal mereka adalah perwakilan daerah," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
