Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. ANT/Puspa Perwitasari.
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. ANT/Puspa Perwitasari.

DPR Sowan ke Presiden Bahas Pasal Kontroversial RKUHP

Nasional rancangan kuhp
Whisnu Mardiansyah • 23 September 2019 12:05
Jakarta: Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dijadwalkan bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta. Pertemuan membahas revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).
 
"Pimpinan fraksi dan DPR akan ketemu Presiden. (Membahas) mana yang dianggap belum sesuai aspirasi publik. Masih ada waktu beberapa hari ini untuk sinkronisasi," kata Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 23 September 2019.
 
Zulkifli menyebut pimpinan fraksi dan pimpinan DPR akan membuka ruang dialog tentang pasal yang dinilai kontroversial. Fraksi PAN, kata Zulkifli, mendukung keputusan Presiden Joko Widodo.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Berkali-kali saya mengatakan mendukung Pak Jokowi tanpa syarat. Kalau nanti keputusan Presiden apa, saya ikut," jelas Ketua MPR itu.
 
Presiden Joko Widodo sebelumnya memutuskan menunda pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Langkah itu diambil karena aturan hukum itu menimbulkan kontroversi di masyarakat.
 
Jokowi mengaku sudah mendengarkan masukan dari berbagai kalangan yang keberatan dengan sejumlah substansi RKUHP. Dia memerintahkan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly untuk menyampaikan sikap pemerintah kepada DPR.
 
Menkumham juga diperintahkan kembali menjaring masukan dari berbagai kalangan masyarakat dalam menyusun RKUHP. Setidaknya, ada 14 pasal RKUHP yang menimbulkan perdebatan.
 

(DRI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif