Jakarta: Keinginan DPRD DKI membentuk kembali Badan Usaha Rumah Tangga (BURT) bukan tanpa maksud. Anggota dewan tak ingin sekretariat dewan (setwan) bertindak sendiri.
Wakil Ketua DPRD DKI nondefinitif Syarif mengungkapkan setwan kerap tidak berkoordinasi dengan dewan soal anggaran. Dia menjabarkan beberapa contoh.
“Biaya perjalanan dinas dibuat setwan. Tiba-tba pas perjalanan nombok alasannya tiket pesawat kelasnya ada yang promo dan biasa. Pas lagi harganya tinggi kita nombok,” kata Syarif di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis 5 September 2019.
Tidak hanya itu, Syarif menuding setwan ihwal pin emas DPRD DKI. Pembuatan pin itu sempat sempat menjadi polemik lantaran memakan anggaran hingga Rp1,33 miliar.
“Kayak kemarin soal pin emas, memang dewan minta? Yang menganggarkan setwan,” ujarnya.
Politisi Gerindra itu berharap dengan adanya BURT, penganggaran keuangan dewan lebih bijak. Dia ingin anggaran DPRD DKI dialihkan pada hal yang dinilai lebih bermanfaat.
“Bukan (anggarannya) dikurangi, tapi tukarlah dengan kebutuhan lain misalnya bikin situs per fraksi. Kita enggak punya, DPR punya,” tutur Syarif.
Dia mengibaratkan BURT seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Penyusunan anggaran dilakukan eksekutif, sedangkan Bappeda hanya mengompilasi sistem e-budgeting dan e-planning.
“Dengan ada BURT nantu satu pintu menjelaskan kita butuh apa,” pungkasnya.
DPRD DKI Jakarta mengusulkan pembentukan kembali Badan Usaha Rumah Tangga (BURT) DKI. BURT DPRD DKI sempat dibuat pada 2010
“Tugasnya menyusun rencana kerja dan anggaran selama setahun dan mengawasi pelaksanaan anggaran selama setahun di unit DPRD,” kata Wakil DPRD DKI nondefinitif Syarif.
Jakarta: Keinginan DPRD DKI membentuk kembali Badan Usaha Rumah Tangga (BURT) bukan tanpa maksud. Anggota dewan tak ingin sekretariat dewan (setwan) bertindak sendiri.
Wakil Ketua DPRD DKI nondefinitif Syarif mengungkapkan setwan kerap tidak berkoordinasi dengan dewan soal anggaran. Dia menjabarkan beberapa contoh.
“Biaya perjalanan dinas dibuat setwan. Tiba-tba pas perjalanan nombok alasannya tiket pesawat kelasnya ada yang promo dan biasa. Pas lagi harganya tinggi kita nombok,” kata Syarif di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis 5 September 2019.
Tidak hanya itu, Syarif menuding setwan ihwal pin emas DPRD DKI. Pembuatan pin itu sempat sempat menjadi polemik lantaran memakan anggaran hingga Rp1,33 miliar.
“Kayak kemarin soal pin emas, memang dewan minta? Yang menganggarkan setwan,” ujarnya.
Politisi Gerindra itu berharap dengan adanya BURT, penganggaran keuangan dewan lebih bijak. Dia ingin anggaran DPRD DKI dialihkan pada hal yang dinilai lebih bermanfaat.
“Bukan (anggarannya) dikurangi, tapi tukarlah dengan kebutuhan lain misalnya bikin situs per fraksi. Kita enggak punya, DPR punya,” tutur Syarif.
Dia mengibaratkan BURT seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Penyusunan anggaran dilakukan eksekutif, sedangkan Bappeda hanya mengompilasi sistem e-budgeting dan e-planning.
“Dengan ada BURT nantu satu pintu menjelaskan kita butuh apa,” pungkasnya.
DPRD DKI Jakarta mengusulkan pembentukan kembali Badan Usaha Rumah Tangga (BURT) DKI. BURT DPRD DKI sempat dibuat pada 2010
“Tugasnya menyusun rencana kerja dan anggaran selama setahun dan mengawasi pelaksanaan anggaran selama setahun di unit DPRD,” kata Wakil DPRD DKI nondefinitif Syarif.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(NUR)