medcom.id, Jakarta: Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memecat Fahri Hamzah, dari seluruh jenjang keanggotaan partai. Pemecatan tersebut dinilai tak ada hubungannya dengan isu perobakan kabinet yang kian menghangat.
"Tidak lah. PKS kan sudah menegaskan saat pertemuan dengan Presiden Jokowi, kalau dia akan tetap menjadi bagian dari KMP (koalisi merah putih)," kata Pengamat Politik Yunarto Wijaya saat dihubungi, Selasa (5/5/2016).
Menurut Yunarto, PKS tidak memiliki peluang untuk dapat jatah kursi menteri. Menurutnya partai di luar pemerintahan yang berpeluangan mendapatkan jatah kursi menteri adalah Partai AManat Nasional (PAN) dan Golkar.
"Kita lebih bisa berspekulasi PAN dengan Golkar. Mungkin kalau nanti ditampung, ada jatah buat partai, lebih dimungkinkan untuk dua partai tersebut," tandas dia.
Majelis Tahkim PKS (mahkamah partai) merekomendasikan pemecatan terhadap Fahri karena dianggap melanggar disiplin berorganisasi. Wakil Ketua DPR itu dinilai kerap berseberangan dengan ide, visi dan misi PKS melalui berbagai pernyataannya di depan publik.
Fahri pun memandang alasan pemecatan itu tidak berdasar. Karena gaya komunikasi politiknya itu tidak akan bisa diubah.
Ia menuding segelintir pimpinan PKS tidak suka dengan dirinya secara pribadi. Dan menjadikan dalih itu sebagai langkah menghabisi karir politik Fahri di PKS.
Fahri berencana menggugat DPP PKS ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. DPP PKS pun siap menghadapi gugatan tersebut.
medcom.id, Jakarta: Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memecat Fahri Hamzah, dari seluruh jenjang keanggotaan partai. Pemecatan tersebut dinilai tak ada hubungannya dengan isu perobakan kabinet yang kian menghangat.
"Tidak lah. PKS kan sudah menegaskan saat pertemuan dengan Presiden Jokowi, kalau dia akan tetap menjadi bagian dari KMP (koalisi merah putih)," kata Pengamat Politik Yunarto Wijaya saat dihubungi, Selasa (5/5/2016).
Menurut Yunarto, PKS tidak memiliki peluang untuk dapat jatah kursi menteri. Menurutnya partai di luar pemerintahan yang berpeluangan mendapatkan jatah kursi menteri adalah Partai AManat Nasional (PAN) dan Golkar.
"Kita lebih bisa berspekulasi PAN dengan Golkar. Mungkin kalau nanti ditampung, ada jatah buat partai, lebih dimungkinkan untuk dua partai tersebut," tandas dia.
Majelis Tahkim PKS (mahkamah partai) merekomendasikan pemecatan terhadap Fahri karena dianggap melanggar disiplin berorganisasi. Wakil Ketua DPR itu dinilai kerap berseberangan dengan ide, visi dan misi PKS melalui berbagai pernyataannya di depan publik.
Fahri pun memandang alasan pemecatan itu tidak berdasar. Karena gaya komunikasi politiknya itu tidak akan bisa diubah.
Ia menuding segelintir pimpinan PKS tidak suka dengan dirinya secara pribadi. Dan menjadikan dalih itu sebagai langkah menghabisi karir politik Fahri di PKS.
Fahri berencana menggugat DPP PKS ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. DPP PKS pun siap menghadapi gugatan tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
