medcom.id, Jakarta: Demi menghindari politik uang di Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar, yang digelar Maret atau April, rencana urunan biaya akomodasi dan transportasi peserta Munas oleh para calon Ketua Umum diwacanakan. Kehadiran KPK pun diterima dengan tangan terbuka.
"Pas munas dana akomodasi dan transport itu disiapkan panitia. Ada kemungkinan nanti yang mau nyalon harus urunan menyiapkan (dananya)," kata calon Ketua Umum Partai Golkar Mahyudin, di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Sabtu (12/2/2016) malam.
Menurut dia, pilihan pembiayaan itu didasarkan atas upaya untuk menghindari dugaan suap kepada para peserta demi meraih suara dukungan kepada calon tertentu pemberi dana. Meski begitu, Mahyudin enggan membenarkan adanya dana-dana haram yang mengalir ke kantong para pemilik suara di munas-munas Partai Golkar sebelumnya.
"Enggak ada yang buktiin juga kan? Isu juga kan? Jangankan money politic, isupun mudah-mudahan tidak ada (di Munas) nanti." kilahnya.
Terkait rencana KPK untuk ikut mengawasi Munas Beringin itu, Wakil Ketua MPR tersebut mempersilahkan. Pihaknya bakal bekerjasama dengan komisi antirasywah dalam mencegah hal tersebut.
"Ya mudah-mudahan KPK dengan kita bisa bekerjasama juga. Saya kira enggak ada money politic. Kalau akan disiapkan (uang) transport dan hotel itu wajar. Bukan money politic," tepis dia.
Karenanya, kader Golkar yang merintis karier politik dari pengurus tingkat kecamatan inipun mewanti-wanti calon Ketua Umum lain agar bersih dari hal-hal yang berpeluang menyerempet ke ranah gratifikasi. Dia mencontohkan dengan rencana penggunaan jet pribadi oleh calon tertentu ke arena Munas.
"Kita ini kan pejabat (negara) semua. Kalau sekarang pakai pesawat pribadi, dicek pesawat siapa, minjam dari mana, kepentingannya apa? Kalau pejabat dapat pinjam, ya gratifikasi. KPK bisa nilai sendiri kan," tutupnya.
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang sebelumnya meminta kader beringin menghilangkan praktik politik uang di Munas kelak. Pihaknya sudah mengendus kemungkinan aliran dana-dana haram untuk membeli suara.
medcom.id, Jakarta: Demi menghindari politik uang di Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar, yang digelar Maret atau April, rencana urunan biaya akomodasi dan transportasi peserta Munas oleh para calon Ketua Umum diwacanakan. Kehadiran KPK pun diterima dengan tangan terbuka.
"Pas munas dana akomodasi dan transport itu disiapkan panitia. Ada kemungkinan nanti yang mau nyalon harus urunan menyiapkan (dananya)," kata calon Ketua Umum Partai Golkar Mahyudin, di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Sabtu (12/2/2016) malam.
Menurut dia, pilihan pembiayaan itu didasarkan atas upaya untuk menghindari dugaan suap kepada para peserta demi meraih suara dukungan kepada calon tertentu pemberi dana. Meski begitu, Mahyudin enggan membenarkan adanya dana-dana haram yang mengalir ke kantong para pemilik suara di munas-munas Partai Golkar sebelumnya.
"Enggak ada yang buktiin juga kan? Isu juga kan? Jangankan
money politic, isupun mudah-mudahan tidak ada (di Munas) nanti." kilahnya.
Terkait rencana KPK untuk ikut mengawasi Munas Beringin itu, Wakil Ketua MPR tersebut mempersilahkan. Pihaknya bakal bekerjasama dengan komisi antirasywah dalam mencegah hal tersebut.
"Ya mudah-mudahan KPK dengan kita bisa bekerjasama juga. Saya kira enggak ada
money politic. Kalau akan disiapkan (uang)
transport dan hotel itu wajar. Bukan
money politic," tepis dia.
Karenanya, kader Golkar yang merintis karier politik dari pengurus tingkat kecamatan inipun mewanti-wanti calon Ketua Umum lain agar bersih dari hal-hal yang berpeluang menyerempet ke ranah gratifikasi. Dia mencontohkan dengan rencana penggunaan jet pribadi oleh calon tertentu ke arena Munas.
"Kita ini kan pejabat (negara) semua. Kalau sekarang pakai pesawat pribadi, dicek pesawat siapa, minjam dari mana, kepentingannya apa? Kalau pejabat dapat pinjam, ya gratifikasi. KPK bisa nilai sendiri kan," tutupnya.
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang sebelumnya meminta kader beringin menghilangkan praktik politik uang di Munas kelak. Pihaknya sudah mengendus kemungkinan aliran dana-dana haram untuk membeli suara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(Des)
