medcom.id, Bogor: Indonesia mengedepankan diplomasi untuk mengatasi konflik wilayah di Laut Cina Selatan. Namun, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu sadar bahwa sulit untuk bisa berdiplomasi dengan Tiongkok yang menjadi negara paling banyak mengklaim kawasan itu.
"Sangat sulit memengaruhi Tiongkok. Namun, belakangan ini sikap Tiongkok sudah melunak. Yang awalnya lampu merah (tak mau berdiplomasi), sudah mengarah ke status kuning (mau berdiplomasi)," kata Ryamizard saat menjadi pembicara kunci di seminar bertajuk Bela Negara Suatu Keniscayaan untuk Bangsa dan Negara, di kampus Universitas Pertahanan Indonesia, komplek Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian, Bukit Hambalang, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (16/11/2015).
Indikasinya, kata mantan kepala staf TNI Angkatan Darat ini, adalah saat Tiongkok mau turut serta melakukan patroli bersama dengan Indonesia di Laut Cina Selatan. "Saya mengajak negara-negara Asia, khususnya Tiongkok, untuk menghormati Pasal 8 Piagam PBB yang menyatakan sengketa yang terjadi di kawasan harus diselesaikan oleh negara-negara di kawasan itu," kata dia.
Sejak akhir 2014, Ryamizard mengatakan Indonesia terus mendorong paradigma baru kerja sama regional, termasuk meredam konflik yang terjadi di Laut Cina Selatan.
Sebelumnya, Kementerian Pertahanan sudah menyampaikan proposal patroli bersama pada Forum Shangrila Dialog di Singapura pada 30 April 2015. Saat itu, Tiongkok bereaksi keras. Namun, setelah mempelajari dan mempertimbangkan proposal, mereka melunak. Ini dibuktikan dengan pernyataan Wakil Ketua Komisi Militer Tiongkok Fan Chang Long yang menyebut Laut Cina Selatan sebagai pekarangan bersama. Oleh sebab itu, harus diamankan secara bersama-sama.
Ryamizard menyatakan proposal itu juga ditanggapi positif Singapura, Malaysia, Australia, Filipina, Kamboja, dan Jepang. Bahkan, kata dia, Amerika Serikat mengajak Jepang melakukan patroli bersama di Laut Cina Selatan. Menteri Pertahanan Australia, kata Ryamizard, juga menawarkan untuk melakukan kegiatan bersama.
medcom.id, Bogor: Indonesia mengedepankan diplomasi untuk mengatasi konflik wilayah di Laut Cina Selatan. Namun, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu sadar bahwa sulit untuk bisa berdiplomasi dengan Tiongkok yang menjadi negara paling banyak mengklaim kawasan itu.
"Sangat sulit memengaruhi Tiongkok. Namun, belakangan ini sikap Tiongkok sudah melunak. Yang awalnya lampu merah (tak mau berdiplomasi), sudah mengarah ke status kuning (mau berdiplomasi)," kata Ryamizard saat menjadi pembicara kunci di seminar bertajuk Bela Negara Suatu Keniscayaan untuk Bangsa dan Negara, di kampus Universitas Pertahanan Indonesia, komplek Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian, Bukit Hambalang, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (16/11/2015).
Indikasinya, kata mantan kepala staf TNI Angkatan Darat ini, adalah saat Tiongkok mau turut serta melakukan patroli bersama dengan Indonesia di Laut Cina Selatan. "Saya mengajak negara-negara Asia, khususnya Tiongkok, untuk menghormati Pasal 8 Piagam PBB yang menyatakan sengketa yang terjadi di kawasan harus diselesaikan oleh negara-negara di kawasan itu," kata dia.
Sejak akhir 2014, Ryamizard mengatakan Indonesia terus mendorong paradigma baru kerja sama regional, termasuk meredam konflik yang terjadi di Laut Cina Selatan.
Sebelumnya, Kementerian Pertahanan sudah menyampaikan proposal patroli bersama pada Forum Shangrila Dialog di Singapura pada 30 April 2015. Saat itu, Tiongkok bereaksi keras. Namun, setelah mempelajari dan mempertimbangkan proposal, mereka melunak. Ini dibuktikan dengan pernyataan Wakil Ketua Komisi Militer Tiongkok Fan Chang Long yang menyebut Laut Cina Selatan sebagai pekarangan bersama. Oleh sebab itu, harus diamankan secara bersama-sama.
Ryamizard menyatakan proposal itu juga ditanggapi positif Singapura, Malaysia, Australia, Filipina, Kamboja, dan Jepang. Bahkan, kata dia, Amerika Serikat mengajak Jepang melakukan patroli bersama di Laut Cina Selatan. Menteri Pertahanan Australia, kata Ryamizard, juga menawarkan untuk melakukan kegiatan bersama.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(UWA)
