Jakarta: Pemerintah terus mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul demi menghadapi revolusi industri 4.0 dan bonus demografi. Salah satunya melalui Balai Pelatihan Kerja (BLK) yang tersebar di beberapa daerah.
Hasil dari BLK diharapkan menghasilkan SDM yang sesuai dengan kebutuhan pasar saat ini. Namun, Anggota Komisi IX DPR RI, Marinus Gea melihat masih ada beberapa BLK saat ini belum memenuhi kebutuhan industri.
Guna menghadapi industri 4.0, BLK perlu bertransformasi menerapkan teknologi digital. Sementara itu, BLK saat ini menggunakan teknologi lawas dengan kurikulum konvensional.
"Dunia kerja membutuhkan tenaga profesional yang mampu mengikuti perkembangan dengan teknologi yang ada," kata Marinus di Jakarta, Kamis, 11 April 2019.
Selain itu, kurikulum dan SDM perlu diberikan pelatihan yang menyesuaikan dengan kebutuhan industri saat ini. Sehingga, BLK mampu mencetak SDM berkualitas tinggi yang mampu bersaing dengan pekerja dari negara lain.
"Mereka mengatakan bagaimana kita mengganti peralatan, anggarannya tidak ada. Ini kembali ke persoalan anggaran negara," ujarnya.
Dari data Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker), ada 514 BLK milik pemerintah. Sedangkan milik swasta lebih sedikit hanya 58 BLK.
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan akan membangun 1.000 BLK Komunitas pada 2019. Tujuannya, antara lain untuk memaksimalkan bonus demografi pada 2025-2030.
Bonus demografi ditandai dengan angka angkatan kerja. Ini yang harus diantisipasi dan menjadi keuntungan bagi negara. Pembangunan BLK Komunitas ini sejalan dengan kebijakan Presiden Joko Widodo, untuk menjadikan 2019 sebagai tahun pengembangan SDM melalui pendidikan, dan pelatihan vokasi.
Anggaran dalam pembentukan 1.000 BLK Komunitas ini sebesar Rp1 triliun. Dengan begitu, setiap lembaga atau komunitas yang melakukan perjanjian kerja sama dengan pemerintah mendapatkan dana sebesar Rp1 miliar.
Jakarta: Pemerintah terus mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul demi menghadapi revolusi industri 4.0 dan bonus demografi. Salah satunya melalui Balai Pelatihan Kerja (BLK) yang tersebar di beberapa daerah.
Hasil dari BLK diharapkan menghasilkan SDM yang sesuai dengan kebutuhan pasar saat ini. Namun, Anggota Komisi IX DPR RI, Marinus Gea melihat masih ada beberapa BLK saat ini belum memenuhi kebutuhan industri.
Guna menghadapi industri 4.0, BLK perlu bertransformasi menerapkan teknologi digital. Sementara itu, BLK saat ini menggunakan teknologi lawas dengan kurikulum konvensional.
"Dunia kerja membutuhkan tenaga profesional yang mampu mengikuti perkembangan dengan teknologi yang ada," kata Marinus di Jakarta, Kamis, 11 April 2019.
Selain itu, kurikulum dan SDM perlu diberikan pelatihan yang menyesuaikan dengan kebutuhan industri saat ini. Sehingga, BLK mampu mencetak SDM berkualitas tinggi yang mampu bersaing dengan pekerja dari negara lain.
"Mereka mengatakan bagaimana kita mengganti peralatan, anggarannya tidak ada. Ini kembali ke persoalan anggaran negara," ujarnya.
Dari data Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker), ada 514 BLK milik pemerintah. Sedangkan milik swasta lebih sedikit hanya 58 BLK.
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan akan membangun 1.000 BLK Komunitas pada 2019. Tujuannya, antara lain untuk memaksimalkan bonus demografi pada 2025-2030.
Bonus demografi ditandai dengan angka angkatan kerja. Ini yang harus diantisipasi dan menjadi keuntungan bagi negara. Pembangunan BLK Komunitas ini sejalan dengan kebijakan Presiden Joko Widodo, untuk menjadikan 2019 sebagai tahun pengembangan SDM melalui pendidikan, dan pelatihan vokasi.
Anggaran dalam pembentukan 1.000 BLK Komunitas ini sebesar Rp1 triliun. Dengan begitu, setiap lembaga atau komunitas yang melakukan perjanjian kerja sama dengan pemerintah mendapatkan dana sebesar Rp1 miliar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
